Senin, 26 April 2010 BEM Se-Bogor telah melaksanakan kunjungan ke Radar Bogor dan Jurnal Bogor. Kampus yang ikut dalam agenda tersebut adalah STEI TAZKIA, STIH DHARMA ANDIGHA, AKA BOGOR, dan IPB.
Kunjungan BEM Se-Bogor ke Jurnal Bogor diterima oleh Rifqy sebagai Kordinatur Pelaksana Peliputan dan Mbak Ami Supatmiati sebgai Redaktur Pelaksana dari Radar Bogor. Hasil dari kunjungan tersebut adalah mereka terbuka untuk berperan serta mengawal isu yang ada di Kota dan kabupaten Bogor. Salah satu isu yang diangkat dan menjadi fokus diskusi kunjungan adalah Pendidikan dan teknis Peliputan.
Gerakan Pendidikan yang akan dibangun adalah gerakan Horizontal dan Vertikal. Gerakan Horizontal adalah gerakan yang langsung terjun ke masyarakat. Aksi nyata yang akan kita lakukan adalah bersinergi dengan kampus yang memiliki perhatian khusus terhadap Pendidikan. Misalnya pendirian Perpustakaan. Aksi Vertikal adalah tindakan pengawalan dan pengingatan terhadap pemerintah. Salah satu bentuk aksi yang akan kita selenggarakan adalah Aksi tanggal 30 April 2010 di Tugu Kujang.
Isu lain terkait pendidikan adalah pergantian Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor yang saat ini dikepalai oleh Bapak Didi Kurnia yang sebelumnya dikepalai oleh Muhammad Lukman. PR besar yang diwariskan oleh Muhamad Lukman kepada Didi Kurnia adalah Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun dan Birokrasi Pendidikan yang ruwet. Pendidikan luar sekolah yang seharusnya menjadi jalur yang langusng menyentuh masyarakat terkesan hanya menjadi etalase program LPS dan sarana mendapatkan dana Pembinaan dari Pemkab Bogor. PR kedua yang harus segera di cari solusinya adalah Kondisi Sekolah yang memprihatinkan. Hampir 40 % sekolah di Kabupaten dalam kondisi rusak dan rusak berat.
Bentuk kontribusi lain yang diharapkan Media Massa dari Mahasiswa adalah keaktifan mahasiswa dalam menulis. Media bersedia menyediakan Kolom khusus untuk mahasiswa sebagai publikasi dan propaganda isu ke masyarakat.
Saatnya Mahasiswa Bergerak, tidak hanya dengan toa tapi juga dengan tulisan.HIDUP MAHASISWA!!!
Rabu, 28 April 2010
Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Bogor
Tertingi di Jawa Barat
Tertingi di Jawa Barat
Kemiskinan merupakan suatu permasalahan yang dihadapi oleh negara-negara berkembang, termasuk di Indonesia. Kemiskinan menyangkut suatu kondisi kekurangan dari sebuah tuntutan kehidupan yang paling minimum, khususnya dari aspek konsumsi, pendapatan, dan kebutuhan sosial. Jumlah penduduk miskin di Indonesia berfluktuasi dari tahun ke tahun. Fluktuasi tersebut juga terjadi di Jawa Barat. Jumlah penduduk miskin di Jawa Barat relatif menurun dari tahun 2003 hingga 2004, kemudian meningkat kembali hingga tahun 2006. Sementara itu, hasil pendataan program layak perlindungan sosial (PPLS) dari BPS Kabupaten Bogor, jumlah rumah tangga miskin di Kabupaten adalah 257.013 Rumah Tangga (1.105.156 Jiwa) atau 24,68% dari jumlah masyarakat Kabupaten Bogor.Jumlah tersebut merupakan yang paling besar di Jawa Barat. Menurut data BPS (2008), kepadatan penduduk Kabupaten Bogor adalah 1.5942 jiwa per km2. Kepadatan penduduk tersebut berdampak dalam penyediaan infrastruktur serta lapangan pekerjaan yang memadai dan menjadi beban dalam proses pembangunan. Jika berkualitas rendah akan meningkatkan kemiskinan di Kabupaten Bogor.
Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2008-2013 Kabupaten Bogor, Wilayah Kabupaten Bogor terdiri dari 4 cluster pengembangan (BAPPEDA,2010):
1. Cluster Cibinong Raya (Cibinong, Citeureup, Bojong Gede, Sukaraja, Babakan Madang, Tajur Halang).
2. Cluster Parung (Parung, Gunung Sindur, Ciseeng, Kemang, Rancabungur, Parung Panjang, Tenjo, Rumpin)
3. Cluster Klapanunggal (Cileungsi, Gunung Putri, Klapanunggal, Cariu, Jonggol, Sukamakmur, Tanjungsari)
4. Cluster Ciawi (Ciawi, Cisarua, Megamendung, Cigombong, Cijeruk, Taman sari, Ciomas)
5. Cluster Leuwiliang (Leuwiliang, Dramaga, Ciampea, Cibungbulang, Leuwisadeng, Pamijahan, Tenjolaya, Jasinga, Cigudeg, Nanggung, Sukajaya)
Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2008-2013 Kabupaten Bogor, Wilayah Kabupaten Bogor terdiri dari 4 cluster pengembangan (BAPPEDA,2010):
1. Cluster Cibinong Raya (Cibinong, Citeureup, Bojong Gede, Sukaraja, Babakan Madang, Tajur Halang).
2. Cluster Parung (Parung, Gunung Sindur, Ciseeng, Kemang, Rancabungur, Parung Panjang, Tenjo, Rumpin)
3. Cluster Klapanunggal (Cileungsi, Gunung Putri, Klapanunggal, Cariu, Jonggol, Sukamakmur, Tanjungsari)
4. Cluster Ciawi (Ciawi, Cisarua, Megamendung, Cigombong, Cijeruk, Taman sari, Ciomas)
5. Cluster Leuwiliang (Leuwiliang, Dramaga, Ciampea, Cibungbulang, Leuwisadeng, Pamijahan, Tenjolaya, Jasinga, Cigudeg, Nanggung, Sukajaya)
Pembagian cluster ini disesuaikan dengan peran dan fungsi serta program prioritas dari masing2 cluster, diantaranya: pusat pemerintahan, perdagangan dan jasa regional, industri terbatas, industri besar dan manufaktur, agribisnis, permukiman, perdagangan dan jasa, permukiman, industri menengah, industri besar dan manufaktur, pertambangan, dll
Indikator kemiskinan yang digunakan berdasarkan BPS, yaitu luas lantai bangunan tempat tinggal, jenis lantai bangunan tempat tinggal, jenis dinding bangunan tempat tinggal, sumber air minum, penggunaan fasilitas buang air besar, jenis bahan bakar untuk masak sehari-hari, sumber penerangan rumah tangga, kepemilikan aset minimal senilai Rp 500.000, frekuensi makan dalam sehari, pembelian pakaian baru dalam setahun, pembelian daging/ayam/susu dalam seminggu, kemampuan berobat ke puskesmas atau poliklinik, pendidikan tertinggi kepala rumah tangga, dan bidang pekerjaan utama kepala rumah tangga. Menurut BPS, suatu rumah tangga dapat dikatakan miskin jika memenuhi minimal sembilan dari 14 indikator yang ditetapkan.
Penanggulangan kemiskinan hendaknya difokuskan pada wilayah yang memiliki persentase rumah tangga miskin yang tinggi. Di kabupaten Bogor wilayah-wilayah yang memiliki presentase rumah tangga miskin yang tingggi yaitu Kecamatan Nanggung, Sukajaya, Ciseeng, Cijeruk, Tanjung Sari, dan Cariu (Estrellita Lindiasari, 2008). Selain itu, pemerintah perlu melakukan pelatihan-pelatihan keterampilan untuk menambah penghasilan bagi rumah tangga di Kabupaten Bogor. Sebaiknya dilakukan penelitian mengenai karakteristik kemiskinan yang mencakup seluruh kecamatan di Kabupaten Bogor.
Demikianlah tersebut hasil audiensi BEM se Bogor dengan pihak BAPPEDA Kabupaten Bogor terkait permasalahan kemiskinan di Kabupaten Bogor. Audiensi ini dilaksanakan pada hari Kamis 22 April 2010 pukul 10.00 di Ruang Sidang BAPPEDA. Permasalahan kemiskinan adalah permasalahn kita bersama. Besar harapannya kita dapat bersama-sama memantau dan mengontrol kebijakan pemerintah terkait permasalah berikut. BEM se Bogor berkomitmen untuk bersama mewujudkan rakyat Kabupaten Bogor yang sejahtera.
Indikator kemiskinan yang digunakan berdasarkan BPS, yaitu luas lantai bangunan tempat tinggal, jenis lantai bangunan tempat tinggal, jenis dinding bangunan tempat tinggal, sumber air minum, penggunaan fasilitas buang air besar, jenis bahan bakar untuk masak sehari-hari, sumber penerangan rumah tangga, kepemilikan aset minimal senilai Rp 500.000, frekuensi makan dalam sehari, pembelian pakaian baru dalam setahun, pembelian daging/ayam/susu dalam seminggu, kemampuan berobat ke puskesmas atau poliklinik, pendidikan tertinggi kepala rumah tangga, dan bidang pekerjaan utama kepala rumah tangga. Menurut BPS, suatu rumah tangga dapat dikatakan miskin jika memenuhi minimal sembilan dari 14 indikator yang ditetapkan.
Penanggulangan kemiskinan hendaknya difokuskan pada wilayah yang memiliki persentase rumah tangga miskin yang tinggi. Di kabupaten Bogor wilayah-wilayah yang memiliki presentase rumah tangga miskin yang tingggi yaitu Kecamatan Nanggung, Sukajaya, Ciseeng, Cijeruk, Tanjung Sari, dan Cariu (Estrellita Lindiasari, 2008). Selain itu, pemerintah perlu melakukan pelatihan-pelatihan keterampilan untuk menambah penghasilan bagi rumah tangga di Kabupaten Bogor. Sebaiknya dilakukan penelitian mengenai karakteristik kemiskinan yang mencakup seluruh kecamatan di Kabupaten Bogor.
Demikianlah tersebut hasil audiensi BEM se Bogor dengan pihak BAPPEDA Kabupaten Bogor terkait permasalahan kemiskinan di Kabupaten Bogor. Audiensi ini dilaksanakan pada hari Kamis 22 April 2010 pukul 10.00 di Ruang Sidang BAPPEDA. Permasalahan kemiskinan adalah permasalahn kita bersama. Besar harapannya kita dapat bersama-sama memantau dan mengontrol kebijakan pemerintah terkait permasalah berikut. BEM se Bogor berkomitmen untuk bersama mewujudkan rakyat Kabupaten Bogor yang sejahtera.
Keterangan lebih lanjut dapat menghubungi:
Hendra Etri Gunawan (Kordinator BEM se Bogor)
085692610262, etrigunawanhendra@gmail.com, bemsebogoraya@gmail.com
Kamis, 15 April 2010
Langkah Awal Pergerakan Mahasiswa Bogor: Simposium “Tantangan Bogor Raya”
Minggu, 28 Maret 2010
Enam puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi BEM Se Bogor (BSB) melakukan Simposium “Tantangan Bogor Raya”. Simposium yang dilaksanakan pada Minggu, 28 Maret 2010 pukul 09.00 – 16.00 WIB di Ruang BS 03-04 Pascasarjana IPB ini diawali dengan pembacaan Ayat Suci Al Qur’an Oleh Zian. Setelah pembacaan ayat suci Al Qur’an kegiatan dilanjutkan dengan sambutan dari koordinator BEM Se Bogor 2009 Eka Badrit Tamam dan Ketua Pelaksana Kegiatan Hendra Etri Gunawan.
Simposium ini terdiri dari tiga sesi yakni sesi 1 : Membagun Gerakan Mahasiswa Bogor yang Inklusif, Progresif, dan Profesional, Sesi 2 : Tantangan Bogor Raya, dan Sesi 3 : Diskusi Pola Pergerakan BEM Se Bogor 2010. Sesi 1 dan sesi 2 berlangsung dari pukul 09.00 WIB hingga 12.15 WIB. Sedangkan sesi 3 berlangsung pukul 13.30 WIB hingga 16.00 WIB.
Kegiatan Sesi 1 menghadirkan 2 orang pembicara yakni Achmad Fadli, SE. (mantan aktivis mahasiswa Bogor dan Suranto wahyu Widodo, SP.(Kordinator BEM SI 2009). Pada sesi 1 ini, pembicara menjelaskan filosofssi gerakan mahasiswa, permasalahan bangsa saat ini, evaluasi gerakan mahasiswa saat ini dan langkah apa yang perlu dilakukan agar eksistensi mahasiswa melalui gerakannya tetap ada.
Kegiatan dilanjutkan dengan sesi 2 yang menghadirkan 3 pembicara yakni Ir. H. Radjab Tampubolon MM (Ketua KADIN Kota Bogor), Ir. M. Azrin, Msi (BAPPEDA Kota Bogor), dan Jenal Abidin (Ketua Cendekia Muda Bogor). Pada sesi 2 ini pembicara menjelaskan tentang UKM/IKM DI TENGAH KRISIS Peluang dan Tantangan, Masalah yang menjadi Prioritas Utama Pemerintah Kota dan kabupaten Bogor, dan Membuat solusi untuk Bogor lebih baik.
Setelah kegiatan sesi 1 dan sesi 2 selesai, kegiatan dilanjutkan dengan istirahat, shalat, dan makan. Mulai pukul 13.15 WIB, kegiatan sesi 3 dimulai dan diawali dengan pemutaran film “Pergerakan Mahasiswa”. Setelah pemutaran Film, kegiatan dilanjutkan dengan serah terima tampuk kepemimpinan dari koordinator BEM Se Bogor periode sebelumnya “Eka Badrit Tamam” ke koordinator BEM Se Bogor yang baru “Hendra Etri Gunawan”. Kemudian, kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan Grand Design BEM Se Bogor oleh Koordinator BEM Se Bogor yang baru dan diskusi.
Kegiatan selanjutnya adalah diskusi terkait Platform Pergerakan BEM Se Bogor. Setelah itu, masing-masing kampus berdiskusi untuk merumuskan isu yang akan mereka bawa di BEM Se Bogor. Kegiatan diakhiri dengan pemaparan isu dari masing-masing kampus sebagai landasan untuk membentuk penanggungjawab isu yang akan menjadi prioritas Bem Se Bogor pada periode ini. Get Soul, be A Winner!. Hidup Mahasiswa!
CP :
Elmanora (085710579479)
Hendra Etri Gunawan (085692610262)
Enam puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi BEM Se Bogor (BSB) melakukan Simposium “Tantangan Bogor Raya”. Simposium yang dilaksanakan pada Minggu, 28 Maret 2010 pukul 09.00 – 16.00 WIB di Ruang BS 03-04 Pascasarjana IPB ini diawali dengan pembacaan Ayat Suci Al Qur’an Oleh Zian. Setelah pembacaan ayat suci Al Qur’an kegiatan dilanjutkan dengan sambutan dari koordinator BEM Se Bogor 2009 Eka Badrit Tamam dan Ketua Pelaksana Kegiatan Hendra Etri Gunawan.
Simposium ini terdiri dari tiga sesi yakni sesi 1 : Membagun Gerakan Mahasiswa Bogor yang Inklusif, Progresif, dan Profesional, Sesi 2 : Tantangan Bogor Raya, dan Sesi 3 : Diskusi Pola Pergerakan BEM Se Bogor 2010. Sesi 1 dan sesi 2 berlangsung dari pukul 09.00 WIB hingga 12.15 WIB. Sedangkan sesi 3 berlangsung pukul 13.30 WIB hingga 16.00 WIB.
Kegiatan Sesi 1 menghadirkan 2 orang pembicara yakni Achmad Fadli, SE. (mantan aktivis mahasiswa Bogor dan Suranto wahyu Widodo, SP.(Kordinator BEM SI 2009). Pada sesi 1 ini, pembicara menjelaskan filosofssi gerakan mahasiswa, permasalahan bangsa saat ini, evaluasi gerakan mahasiswa saat ini dan langkah apa yang perlu dilakukan agar eksistensi mahasiswa melalui gerakannya tetap ada.
Kegiatan dilanjutkan dengan sesi 2 yang menghadirkan 3 pembicara yakni Ir. H. Radjab Tampubolon MM (Ketua KADIN Kota Bogor), Ir. M. Azrin, Msi (BAPPEDA Kota Bogor), dan Jenal Abidin (Ketua Cendekia Muda Bogor). Pada sesi 2 ini pembicara menjelaskan tentang UKM/IKM DI TENGAH KRISIS Peluang dan Tantangan, Masalah yang menjadi Prioritas Utama Pemerintah Kota dan kabupaten Bogor, dan Membuat solusi untuk Bogor lebih baik.
Setelah kegiatan sesi 1 dan sesi 2 selesai, kegiatan dilanjutkan dengan istirahat, shalat, dan makan. Mulai pukul 13.15 WIB, kegiatan sesi 3 dimulai dan diawali dengan pemutaran film “Pergerakan Mahasiswa”. Setelah pemutaran Film, kegiatan dilanjutkan dengan serah terima tampuk kepemimpinan dari koordinator BEM Se Bogor periode sebelumnya “Eka Badrit Tamam” ke koordinator BEM Se Bogor yang baru “Hendra Etri Gunawan”. Kemudian, kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan Grand Design BEM Se Bogor oleh Koordinator BEM Se Bogor yang baru dan diskusi.
Kegiatan selanjutnya adalah diskusi terkait Platform Pergerakan BEM Se Bogor. Setelah itu, masing-masing kampus berdiskusi untuk merumuskan isu yang akan mereka bawa di BEM Se Bogor. Kegiatan diakhiri dengan pemaparan isu dari masing-masing kampus sebagai landasan untuk membentuk penanggungjawab isu yang akan menjadi prioritas Bem Se Bogor pada periode ini. Get Soul, be A Winner!. Hidup Mahasiswa!
CP :
Elmanora (085710579479)
Hendra Etri Gunawan (085692610262)
Solusi Kemacetan Bogor
Oleh
Tim Kajian Transportasi BEM se Bogor
Bogor- Selasa, April 2010 digelar rapat dengar pendapat antara Pansus Transportasi dengan para Stakholder yang ada di Bogor. BEM Se-Bogor(BSB) adalah salah satunya. Dalam Pembahasan itu, BSB menyampaikan usulan solusi:
Berdasarkan penanggung jawab, kami membagi solusi kedalam dua bagian, yaitu:
1. Pemerintah (Walikota beserta jajarannya)
Dinas Pendidikan
Pemerintah, khususnya Dinas Pendidikan disarankan untuk memasukan Pendidikan Karakter secara eksplisit ke dalam kurikulum pendidikan, dari anak berusia TK hingga perguruan tinggi. Nilai Karakter yang ditanamkan minimal adalah tentang penggunaan jalan raya. Sifatnya tidak terbatas pada pengetahuan (knowing), tapi juga sampai pada tataran acting-melakukan nilai-nilai karakter yang diketahui tersebut. Solusi ini sifatnya jangka panjang dan tidak bisa terburu-buru dalam menikmati hasilnya. Tetapi, kami yakin dari sinilah perbaikan transportasi akan dimulai.
Dinas Sosial
Dinas Sosial dapat bekerja sama dengan KADIN untuk merelokasi PKL (Pedagang Kaki Lima). Secara teknis, kami yakin pemerintah mampu melakukan relokasi ini. Tetapi yang sering menjadi masalah dalam relokasi PKL adalah bagiamana PKL mendapatkan tempat yang layak untuk berjualan (baik secara analisis Ekonomi maupun kepatutan tempat) dan cara pemerintah merelokasi. Kami sangat tidak menyarankan perelokasian menggunakan kekerasan dan paksaan. Kami yakin, PKL akan mau direlokasi jika kita mampu memberi pengertian dengan baik dan menghargai mereka sebagaimana kita mau dihargai. Harapannya setelah PKL berada ditempat yang seharusnya (tidak di bahu jalan) kemacetan dapat terkurangi.
Dinas Tata Ruang
Perbaikan tata ruang secara menyeluruh sangat diharapkan dalam penuntasan kasus Kemacetan di Bogor. Hal ini meliputi sistem pengairan, trotoar, dan pemberian izin pendirian bangunan bagi sentra usaha bisnis dalam hal ini adalah mall. Pemerataan sentra bisnis juga perlu dilakukan sehingga kepadatan bisa dikurangi dan tidak terkonsentrasi pada satu titik.
Pemerintah dengan segala program kerjanya untuk mengatasi kemacetan merupakan salah satu indikasi kebaikan yang perlu dihargai. Salah satu program yang paling penting adalah pemeliharaan fasilitas umum. Kekonsistenan dalam melaksanakan program tersebut sangat perlu dilakukan. Sehingga, kemajuan dan perbaikan transportasi yang dihasilkan dapat terus meningkat, bukan sebaliknya. Selain itu, perlu juga adanya supermasi hukum yang jelas terhadap para pengguna jalan yang melanggar peraturan berlalu lintas. Tidak ada tawar menawar dalam sanksi dan tidak ada pemakluman terhadap kesalahan, siapapun yang melakukannya.
2. Masyarakat (Civil Society)
Jika dalam tataran Organda dan Dinas perhubungan masalah yang selalu mendapat prioritas pembahasan adalah banyaknya angkot yang ada di Kota Bogor, maka kami ingin mengatakan bahwa ada sebagian masyarakat yang berperan aktif dalam menambah volume kendaraan yang ada di jalanan. Bagian masyarakat ini yang tidak bisa dikendalikan oleh pemerintah. Karena walau bagaimanapun pembelian mobil pribadi merupakan Hak Preoregatif setiap orang di Negeri ini. Jika pemerintah tidak mampu mengingatkan, maka kesadaran diri adalah kuncinya. Konsep Penyadaran diri, akan kami bahas di bagian selanjutnya.
Pemilik Usaha
Hal lain yang sering menjadi pemicu kemacetan adalah adanya mobil yang parkir di depan pusat perbelanjaan. Kami tidak menyalahkan pemilik kendaraan, tapi yang patut dipertanyakan adalah apakah pemilik usaha yang ada di sepanjang jalan Kota Bogor itu telah menyediakan sarana parkir yang memadai bagi para pengunjung toko mereka? Jika belum, maka kami sarankan pemerintah untuk mengkaji ulang pemberian izin pendirian usaha. Hal ini mungkin terdengar sulit. Tapi itulah masalah. Tidak akan ada solusi konkrit tanpa kesungguhan.
Mahasiswa
Menilik paradigma mahasiswa yang berbasis pada intelektualitas, kami tidak bermaksud memposisikan mereka sebagai dewa yang tidak pernah salah atau teknisi yang serba bisa tetapi lebih kepada sebagai tenaga penggerak baik secara horizontal ke masyarakat maupun secara vertical kepada pemerintah. Penanganan kansus transportasi, kami melihat perlu penanganan yang menyeluruh. Konsep yang digunakan dalam kasus ini adalah adanya Pemasaran Sosial di tingkat masyarakat. Pemasaran Sosial yang dimaksud bertujuan untuk mengkampanyekan tentang apa yang kita inginkan diketahui masyarakat sehingga melahirkan pemahaman dan tindakan yang nyata untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dalam Pemasaran sosial, Sasaran edukasi terbagi dalam tiga segmen:
1. Sasaran primer melingkupi Pedagang Kaki Lima, Para Sopir angkot, Penumpang angkot, dan pengguna jalan lainnya. Sasaran Primer adalah sasaran yang kita ingin diubah perilakunya. Teknis yang kita gunakan untuk melakukan kampanye kepada mereka adalah dengan sosialisasi langsung dan internalisasi nilai.
2. Sasaran Sekunder meliputi Organda, sekolah, dan Perguruan tinggi. Sasaran sekunder adalah sasaran yang akan mendukung sasaran primer melakukan perubahan. Teknis yang dapat dilakukan adalah dengan audiensi dan sosialisasi.
3. Sasaran tersier adalah sasaran yang memberikan pendanaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program ini. Melingkupi pemerintah (Walikota beserta jajarannya) dan DPRD.
Bagi sahabat sekalian yang memberikan saran dan kritik terkait kasus ini dapat dkirimkan melalui: bemsebogorayaa@gmail.com atau langsung ke Kordinator BEM se Bogor, Hendra E.G (085692610262). Terimakasih
Tim Kajian Transportasi BEM se Bogor
Bogor- Selasa, April 2010 digelar rapat dengar pendapat antara Pansus Transportasi dengan para Stakholder yang ada di Bogor. BEM Se-Bogor(BSB) adalah salah satunya. Dalam Pembahasan itu, BSB menyampaikan usulan solusi:
Berdasarkan penanggung jawab, kami membagi solusi kedalam dua bagian, yaitu:
1. Pemerintah (Walikota beserta jajarannya)
Dinas Pendidikan
Pemerintah, khususnya Dinas Pendidikan disarankan untuk memasukan Pendidikan Karakter secara eksplisit ke dalam kurikulum pendidikan, dari anak berusia TK hingga perguruan tinggi. Nilai Karakter yang ditanamkan minimal adalah tentang penggunaan jalan raya. Sifatnya tidak terbatas pada pengetahuan (knowing), tapi juga sampai pada tataran acting-melakukan nilai-nilai karakter yang diketahui tersebut. Solusi ini sifatnya jangka panjang dan tidak bisa terburu-buru dalam menikmati hasilnya. Tetapi, kami yakin dari sinilah perbaikan transportasi akan dimulai.
Dinas Sosial
Dinas Sosial dapat bekerja sama dengan KADIN untuk merelokasi PKL (Pedagang Kaki Lima). Secara teknis, kami yakin pemerintah mampu melakukan relokasi ini. Tetapi yang sering menjadi masalah dalam relokasi PKL adalah bagiamana PKL mendapatkan tempat yang layak untuk berjualan (baik secara analisis Ekonomi maupun kepatutan tempat) dan cara pemerintah merelokasi. Kami sangat tidak menyarankan perelokasian menggunakan kekerasan dan paksaan. Kami yakin, PKL akan mau direlokasi jika kita mampu memberi pengertian dengan baik dan menghargai mereka sebagaimana kita mau dihargai. Harapannya setelah PKL berada ditempat yang seharusnya (tidak di bahu jalan) kemacetan dapat terkurangi.
Dinas Tata Ruang
Perbaikan tata ruang secara menyeluruh sangat diharapkan dalam penuntasan kasus Kemacetan di Bogor. Hal ini meliputi sistem pengairan, trotoar, dan pemberian izin pendirian bangunan bagi sentra usaha bisnis dalam hal ini adalah mall. Pemerataan sentra bisnis juga perlu dilakukan sehingga kepadatan bisa dikurangi dan tidak terkonsentrasi pada satu titik.
Pemerintah dengan segala program kerjanya untuk mengatasi kemacetan merupakan salah satu indikasi kebaikan yang perlu dihargai. Salah satu program yang paling penting adalah pemeliharaan fasilitas umum. Kekonsistenan dalam melaksanakan program tersebut sangat perlu dilakukan. Sehingga, kemajuan dan perbaikan transportasi yang dihasilkan dapat terus meningkat, bukan sebaliknya. Selain itu, perlu juga adanya supermasi hukum yang jelas terhadap para pengguna jalan yang melanggar peraturan berlalu lintas. Tidak ada tawar menawar dalam sanksi dan tidak ada pemakluman terhadap kesalahan, siapapun yang melakukannya.
2. Masyarakat (Civil Society)
Jika dalam tataran Organda dan Dinas perhubungan masalah yang selalu mendapat prioritas pembahasan adalah banyaknya angkot yang ada di Kota Bogor, maka kami ingin mengatakan bahwa ada sebagian masyarakat yang berperan aktif dalam menambah volume kendaraan yang ada di jalanan. Bagian masyarakat ini yang tidak bisa dikendalikan oleh pemerintah. Karena walau bagaimanapun pembelian mobil pribadi merupakan Hak Preoregatif setiap orang di Negeri ini. Jika pemerintah tidak mampu mengingatkan, maka kesadaran diri adalah kuncinya. Konsep Penyadaran diri, akan kami bahas di bagian selanjutnya.
Pemilik Usaha
Hal lain yang sering menjadi pemicu kemacetan adalah adanya mobil yang parkir di depan pusat perbelanjaan. Kami tidak menyalahkan pemilik kendaraan, tapi yang patut dipertanyakan adalah apakah pemilik usaha yang ada di sepanjang jalan Kota Bogor itu telah menyediakan sarana parkir yang memadai bagi para pengunjung toko mereka? Jika belum, maka kami sarankan pemerintah untuk mengkaji ulang pemberian izin pendirian usaha. Hal ini mungkin terdengar sulit. Tapi itulah masalah. Tidak akan ada solusi konkrit tanpa kesungguhan.
Mahasiswa
Menilik paradigma mahasiswa yang berbasis pada intelektualitas, kami tidak bermaksud memposisikan mereka sebagai dewa yang tidak pernah salah atau teknisi yang serba bisa tetapi lebih kepada sebagai tenaga penggerak baik secara horizontal ke masyarakat maupun secara vertical kepada pemerintah. Penanganan kansus transportasi, kami melihat perlu penanganan yang menyeluruh. Konsep yang digunakan dalam kasus ini adalah adanya Pemasaran Sosial di tingkat masyarakat. Pemasaran Sosial yang dimaksud bertujuan untuk mengkampanyekan tentang apa yang kita inginkan diketahui masyarakat sehingga melahirkan pemahaman dan tindakan yang nyata untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dalam Pemasaran sosial, Sasaran edukasi terbagi dalam tiga segmen:
1. Sasaran primer melingkupi Pedagang Kaki Lima, Para Sopir angkot, Penumpang angkot, dan pengguna jalan lainnya. Sasaran Primer adalah sasaran yang kita ingin diubah perilakunya. Teknis yang kita gunakan untuk melakukan kampanye kepada mereka adalah dengan sosialisasi langsung dan internalisasi nilai.
2. Sasaran Sekunder meliputi Organda, sekolah, dan Perguruan tinggi. Sasaran sekunder adalah sasaran yang akan mendukung sasaran primer melakukan perubahan. Teknis yang dapat dilakukan adalah dengan audiensi dan sosialisasi.
3. Sasaran tersier adalah sasaran yang memberikan pendanaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program ini. Melingkupi pemerintah (Walikota beserta jajarannya) dan DPRD.
Bagi sahabat sekalian yang memberikan saran dan kritik terkait kasus ini dapat dkirimkan melalui: bemsebogorayaa@gmail.com atau langsung ke Kordinator BEM se Bogor, Hendra E.G (085692610262). Terimakasih
Langganan:
Postingan (Atom)