Alhamdulillah..BEM Se-Bogor telah mengalami pergantian koordinator presidium pada Hari Sabtu, 13 Desember 2008 untuk periode Januari-Juni 2009. Koordinator presidium terpilih adalah Bachtiar Sigit, Presiden Mahasiswa Universitas Djuanda.
Selamat bekerja dan beramal untuk BEM Se-Bogor yang lebih solid, lebih maju, dan lebih berbakti untuk Bogor dan Indonesia. Selamat juga kepada para pengurus Presidium BEM Se-Bogor yang akan menjadi motor pergerakan di Kota dan Kabupaten Bogor:
Koordinator Presidium : Bachtiar Sigit (Unida)
Sekretaris I : Kamil Arif (AKA)
Sekretaris II : Ovi (STIH DA)
Bendahara : Nurlela (STIH DA)
Bidang Eksternal : Andri Gunawan (STMIPA)*
Derry (Akatelkom)**
Bidang Internal : Tri Andi (STTIF)*
Dede (STIE Kesatuan)**
Guruh (STPP)
Rizki (Kent Academy)
Kajian Strategis Daerah Kabupaten : Tri Yuda (IPB)*
Kahfi (STEI Tazkia)**
Diki (Pandu Madania)
Husna(Unida)
Kajian Strategis Daerah Kota : Fachri Fachrurozi (Unpak)*
Kustanto (AKA)**
Hardian ( Diploma IPB)
Karya nyata kalian kami tunggu segera. Hidup Mahasiswa!!
Senin, 05 Januari 2009
Sabtu, 25 Oktober 2008
Qick Count Pilwalkot : Inchumbent Menang!
Hasil QuickCount Tim Pemantau Independen BEM Se-Bogor menunjukkan perolehan suara masing-masing pasangan calon walikota dan wakil walikota 2009-2014 sebagai berikut:
1.Syafei-Akik 8,4%
2.Ki Gendeng -Chusairi 7,8%
3.Iis - Ahani 4,8%
4.Dody - Erik 18,9%
5.Diani - Ru'yat 60,8%
So sepertinya ga akan terjadi dua putaran pada Pilwalkot Bogor kali ini.
Penjelasan sampling:
Survey dilakukan oleh tim pengawas independen BEM Se-Bogor pada 30 Kelurahan dari total 68 kelurahan di Kota Bogor dengan metode Systematic sampling.
1.Syafei-Akik 8,4%
2.Ki Gendeng -Chusairi 7,8%
3.Iis - Ahani 4,8%
4.Dody - Erik 18,9%
5.Diani - Ru'yat 60,8%
So sepertinya ga akan terjadi dua putaran pada Pilwalkot Bogor kali ini.
Penjelasan sampling:
Survey dilakukan oleh tim pengawas independen BEM Se-Bogor pada 30 Kelurahan dari total 68 kelurahan di Kota Bogor dengan metode Systematic sampling.
Senin, 20 Oktober 2008
Pilwalkot: Meretas Harapan Baru Kota Bogor
Pilwalkot: Meretas Harapan Baru Kota Bogor
Eka Febrial (Koordinator BEM Se-Bogor)
Geliat perpolitikan menjelang Pemilihan Walikota Bogor 25 Oktober nanti semakin ramai dan hangat. Jutaan bahkan miliaran rupiah sedia dikorbankan demi memuaskan hasrat aktualisasi demokrasi yang dulu terpasung puluhan tahun lamanya. Pilkada, bagi sebagian masyarakat, seakan menjadi mimpi baru untuk mewujudkan transformasi total, bahkan kalau perlu revolusioner. Akan tetapi, bagi sebagian yang lain, Pilkada tak lebih dari ajang obral-mengobral janji palsu para elit politik yang memanfaatkan keluguan masyarakat dengan iming-iming janji, atau (bila perlu) dengan sogokan katabelece lain. Bahkan, yang ekstrem pesimistis memandang Pilkada dengan sebelah mata; hanya pesta pora yang menghamburkan uang di tengah kemiskinan dan penderitaan rakyat semata.
Antara Pilgub dan Pilwalkot: Siapa berikutnya?
Fenomena Pilkada yang beberapa bulan silam berlangsung di Jawa Barat dapat menjadi objek studi yang relevan bagi respon masyarakat Jawa Barat terhadap pesta demokrasi ini. Konstelasi politik yang berlaku di Jawa Barat memperlihatkan kekhasan bahwa pemenang Pilkada tidak hanya mengacu pada hasil Pemilu 2004, –yakni pada jumlah perolehan suara dan kekuatan Partai Politik yang mengusung calon gubernur dan wakilnya –akan tetapi lebih mengacu pada figuritas calon yang berlaga. Kemenangan yang diperoleh pasangan Hade dengan dukungan partai menengah (PKS dan PAN), dibandingkan dua calon lain yang didukung partai besar seperti Aman (PDI-P, PPP, PKB) dan Da’i (Golkar, Demokrat), menjadi bukti bahwa background partai besar tidak selalu menghasilkan kemenangan calon dalam Pilkada.
Beberapa fenomena menarik yang layak untuk kita cermati dalam Pilgub Jabar antara lain kekalahan pemain lama (Da’I) dan besarnya angka Golput yang bahkan melebihi angka pemenang Pilkada itu sendiri. Kekalahan pemain lama disebabkan oleh adanya ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja inchumbent. Sementara tingginya jumlah suara golput yang mencapai 35% dari total pemilih, menurut analis psikologi kebijakan publik Universitas Indonesia, Dr.Hamdi Muluk, merupakan ekspresi dari kondisi deprivasi (ketidakpuasan) yang nyaris absolut akibat dikhianatinya konsepsi Republik, yakni penghidupan masyarakat umum melalui seluruh sektor kehidupan. Ketika konsepsi ini dilanggar maka konsekuensinya adalah deprivasi.
Dalam konteks Pilgub Jabar 2008, ekspresi ini diperlihatkan dengan dua gejala umum, yakni tingginya persentase pemilih Golput dan kekalahan pemain lama. Banyaknya pemilih Golput merupakan ekspresi ketidakpercayaan absolut yang berujung pada pesimisme (tidak yakin dan tidak mau melakukan perubahan). Sementara konteks terpilihnya pendatang baru yang mengalahkan inchumbent merupakan klimaks deprivasi yang diekspresikan lebih positif melalui semangat untuk perubahan.
Ada setidaknya dua kesamaan karakter dari Pilgub dan Pilwalkot, yakni adanya persaingan antara pemain lama dan pemain baru, serta ancaman tingginya angka Golput. Para pemain lama dapat kita lihat dari munculnya Inchumbent Walikota Diani Budiarto dengan pasangannya Ahmad Ru’yat, Incumbent Wakil Ketua DPRD Jawa Barat yang didukung banyak partai besar (Partai Golkar, PDIP, PKS, Partai Patriot, PKPI, PPDI, PSI, PBSD, dan PDK); Dody Rosadi, Incumbent Sekretaris Daerah Kota Bogor, dengan pasangannya Erik Suganda yang diusung koalisi partai menengah seperti PAN, PPP, PBB, PKB. Sementara para pemain baru ditampilkan oleh pasangan lain seperti Ki Gendeng Pamungkas – Achmad Chusaeri dan Syafei Bratasendjaya – Akik Darul Tahkik dari jalur perseorangan, dan Iin Supriatini – Ahani yang memperoleh dukungan Partai Demokrat, PKPB, PBR, dan PPNUI.
KGP Jadi Simbol Fenomena Pilwalkot
Berbeda halnya dengan Pilgub Jabar, Inchumbent pada Pilwalkot Bogor –menurut survey yang ditampilkan oleh beberapa media lokal –menunjukkan tingkat popularitas yang paling tinggi di kalangan masyarakat Bogor dibandingkan calon lainnya. Sosok Diani sebagai inchumbent memang cukup sering tampil di publik melalui kegiatan subuh keliling dan kegiatan sosial yang mendapat sorotan positif oleh media. Kekurangan inchumbent dalam kinerja yang sering disoroti beberapa elemen khususnya mahasiswa tenggelam oleh lihainya inchumbent mengemas profil di kalangan awam.
Calon terpopuler berikutnya merupakan sosok cawalkot paling fenomenal, yakni KGP (Ki Gendeng Pamungkas). KGP yang sempat akan mundur dari perhelatan akbar Pilwalkot dan menyerahkan dukungannya kepada Diani, menyatakan bahwa berdasarkan hasil ritualnya yang dilakukan di dalam area Kebun Raya Bogor, Mbah Jepra mengatakan bahwa dirinya dan pasangannya yakni Achmad Chusaeri adalah pasangan yang hampir kalah (artinya akan menang). Statemen kontroversial KGP memang sudah menjadi trademark sebagaimana tingkah laku dan kehidupan mistisnya. Bahkan pada saat tes kesehatan, KGP sempat unjuk “kebolehan” mengebalkan tubuhnya dari jarum suntik.
Banyak komentar miring dari masyarakat yang tidak rela kotanya dipimpin oleh seorang dukun yang sering melontarkan pernyataan sarkastis dan berbau SARA melalui Front Pribuminya. Akan tetapi tidak sedikit juga masyarakat yang ternyata mendukung sepak terjangya kelak untuk menjadi Walikota. Terlepas dari siapa yang akan menjadi walikota nanti, inchumbent atau pendatang baru; Independen atau diusung parpol; yang jelas masyarakat mengharapkan penghidupan yang lebih baik dan sejahtera.
Sosok pemimpin baru ibarat mobil baru yang diyakini mampu berjalan lebih gesit, progresif, sekaligus memberikan rasa aman dan harapan positif. Akan tetapi, mobil baru perlu juga diwaspadai arah geraknya; apakah sesuai dengan track-track yang ia janjikan semasa kampanye (menuju jalan baru), atau masih berkutat pada jalan lama yang menjadi cermin penistaan rakyat dan neokolonialisme. Masyarakat sudah bosan dengan perilaku elit politik tanpa prinsip yang mengobral janji dan mengelabui mereka layaknya “old wine in a new bottle”: kemasannya berubah, pernak-pernik berganti dengan janji yang bergairah; namun isinya, kelakuannya, sama saja atau bisa jadi lebih busuk!
Sebagai masyarakat yang menginginkan penghidupan rakyat, dalam momen Pilkada ini, saatnyalah kita bangkit menggugat para calon pemimpin untuk meninggalkan jalan lama dan bersama-sama meretas jalan yang baru. Masa-masa kampanye sesaat lagi, diharapkan dapat menjadi ajang bagi masyarakat untuk dapat menyeleksi secara teliti, manakah diantara mereka yang betul-betul akan membangun jalan baru. Peran semua elemen, baik KPUD, Panwaslu, masyarakat, mahasiswa, maupun media massa sangat diperlukan demi terwujudnya tujuan dan cita-cita Pilwalkot Bogor: menghasilkan pemimpin baru dengan visi yang jernih dan brilian serta misi cermat dan strategis untuk membangun Kota Bogor.
Eka Febrial (Koordinator BEM Se-Bogor)
Geliat perpolitikan menjelang Pemilihan Walikota Bogor 25 Oktober nanti semakin ramai dan hangat. Jutaan bahkan miliaran rupiah sedia dikorbankan demi memuaskan hasrat aktualisasi demokrasi yang dulu terpasung puluhan tahun lamanya. Pilkada, bagi sebagian masyarakat, seakan menjadi mimpi baru untuk mewujudkan transformasi total, bahkan kalau perlu revolusioner. Akan tetapi, bagi sebagian yang lain, Pilkada tak lebih dari ajang obral-mengobral janji palsu para elit politik yang memanfaatkan keluguan masyarakat dengan iming-iming janji, atau (bila perlu) dengan sogokan katabelece lain. Bahkan, yang ekstrem pesimistis memandang Pilkada dengan sebelah mata; hanya pesta pora yang menghamburkan uang di tengah kemiskinan dan penderitaan rakyat semata.
Antara Pilgub dan Pilwalkot: Siapa berikutnya?
Fenomena Pilkada yang beberapa bulan silam berlangsung di Jawa Barat dapat menjadi objek studi yang relevan bagi respon masyarakat Jawa Barat terhadap pesta demokrasi ini. Konstelasi politik yang berlaku di Jawa Barat memperlihatkan kekhasan bahwa pemenang Pilkada tidak hanya mengacu pada hasil Pemilu 2004, –yakni pada jumlah perolehan suara dan kekuatan Partai Politik yang mengusung calon gubernur dan wakilnya –akan tetapi lebih mengacu pada figuritas calon yang berlaga. Kemenangan yang diperoleh pasangan Hade dengan dukungan partai menengah (PKS dan PAN), dibandingkan dua calon lain yang didukung partai besar seperti Aman (PDI-P, PPP, PKB) dan Da’i (Golkar, Demokrat), menjadi bukti bahwa background partai besar tidak selalu menghasilkan kemenangan calon dalam Pilkada.
Beberapa fenomena menarik yang layak untuk kita cermati dalam Pilgub Jabar antara lain kekalahan pemain lama (Da’I) dan besarnya angka Golput yang bahkan melebihi angka pemenang Pilkada itu sendiri. Kekalahan pemain lama disebabkan oleh adanya ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja inchumbent. Sementara tingginya jumlah suara golput yang mencapai 35% dari total pemilih, menurut analis psikologi kebijakan publik Universitas Indonesia, Dr.Hamdi Muluk, merupakan ekspresi dari kondisi deprivasi (ketidakpuasan) yang nyaris absolut akibat dikhianatinya konsepsi Republik, yakni penghidupan masyarakat umum melalui seluruh sektor kehidupan. Ketika konsepsi ini dilanggar maka konsekuensinya adalah deprivasi.
Dalam konteks Pilgub Jabar 2008, ekspresi ini diperlihatkan dengan dua gejala umum, yakni tingginya persentase pemilih Golput dan kekalahan pemain lama. Banyaknya pemilih Golput merupakan ekspresi ketidakpercayaan absolut yang berujung pada pesimisme (tidak yakin dan tidak mau melakukan perubahan). Sementara konteks terpilihnya pendatang baru yang mengalahkan inchumbent merupakan klimaks deprivasi yang diekspresikan lebih positif melalui semangat untuk perubahan.
Ada setidaknya dua kesamaan karakter dari Pilgub dan Pilwalkot, yakni adanya persaingan antara pemain lama dan pemain baru, serta ancaman tingginya angka Golput. Para pemain lama dapat kita lihat dari munculnya Inchumbent Walikota Diani Budiarto dengan pasangannya Ahmad Ru’yat, Incumbent Wakil Ketua DPRD Jawa Barat yang didukung banyak partai besar (Partai Golkar, PDIP, PKS, Partai Patriot, PKPI, PPDI, PSI, PBSD, dan PDK); Dody Rosadi, Incumbent Sekretaris Daerah Kota Bogor, dengan pasangannya Erik Suganda yang diusung koalisi partai menengah seperti PAN, PPP, PBB, PKB. Sementara para pemain baru ditampilkan oleh pasangan lain seperti Ki Gendeng Pamungkas – Achmad Chusaeri dan Syafei Bratasendjaya – Akik Darul Tahkik dari jalur perseorangan, dan Iin Supriatini – Ahani yang memperoleh dukungan Partai Demokrat, PKPB, PBR, dan PPNUI.
KGP Jadi Simbol Fenomena Pilwalkot
Berbeda halnya dengan Pilgub Jabar, Inchumbent pada Pilwalkot Bogor –menurut survey yang ditampilkan oleh beberapa media lokal –menunjukkan tingkat popularitas yang paling tinggi di kalangan masyarakat Bogor dibandingkan calon lainnya. Sosok Diani sebagai inchumbent memang cukup sering tampil di publik melalui kegiatan subuh keliling dan kegiatan sosial yang mendapat sorotan positif oleh media. Kekurangan inchumbent dalam kinerja yang sering disoroti beberapa elemen khususnya mahasiswa tenggelam oleh lihainya inchumbent mengemas profil di kalangan awam.
Calon terpopuler berikutnya merupakan sosok cawalkot paling fenomenal, yakni KGP (Ki Gendeng Pamungkas). KGP yang sempat akan mundur dari perhelatan akbar Pilwalkot dan menyerahkan dukungannya kepada Diani, menyatakan bahwa berdasarkan hasil ritualnya yang dilakukan di dalam area Kebun Raya Bogor, Mbah Jepra mengatakan bahwa dirinya dan pasangannya yakni Achmad Chusaeri adalah pasangan yang hampir kalah (artinya akan menang). Statemen kontroversial KGP memang sudah menjadi trademark sebagaimana tingkah laku dan kehidupan mistisnya. Bahkan pada saat tes kesehatan, KGP sempat unjuk “kebolehan” mengebalkan tubuhnya dari jarum suntik.
Banyak komentar miring dari masyarakat yang tidak rela kotanya dipimpin oleh seorang dukun yang sering melontarkan pernyataan sarkastis dan berbau SARA melalui Front Pribuminya. Akan tetapi tidak sedikit juga masyarakat yang ternyata mendukung sepak terjangya kelak untuk menjadi Walikota. Terlepas dari siapa yang akan menjadi walikota nanti, inchumbent atau pendatang baru; Independen atau diusung parpol; yang jelas masyarakat mengharapkan penghidupan yang lebih baik dan sejahtera.
Sosok pemimpin baru ibarat mobil baru yang diyakini mampu berjalan lebih gesit, progresif, sekaligus memberikan rasa aman dan harapan positif. Akan tetapi, mobil baru perlu juga diwaspadai arah geraknya; apakah sesuai dengan track-track yang ia janjikan semasa kampanye (menuju jalan baru), atau masih berkutat pada jalan lama yang menjadi cermin penistaan rakyat dan neokolonialisme. Masyarakat sudah bosan dengan perilaku elit politik tanpa prinsip yang mengobral janji dan mengelabui mereka layaknya “old wine in a new bottle”: kemasannya berubah, pernak-pernik berganti dengan janji yang bergairah; namun isinya, kelakuannya, sama saja atau bisa jadi lebih busuk!
Sebagai masyarakat yang menginginkan penghidupan rakyat, dalam momen Pilkada ini, saatnyalah kita bangkit menggugat para calon pemimpin untuk meninggalkan jalan lama dan bersama-sama meretas jalan yang baru. Masa-masa kampanye sesaat lagi, diharapkan dapat menjadi ajang bagi masyarakat untuk dapat menyeleksi secara teliti, manakah diantara mereka yang betul-betul akan membangun jalan baru. Peran semua elemen, baik KPUD, Panwaslu, masyarakat, mahasiswa, maupun media massa sangat diperlukan demi terwujudnya tujuan dan cita-cita Pilwalkot Bogor: menghasilkan pemimpin baru dengan visi yang jernih dan brilian serta misi cermat dan strategis untuk membangun Kota Bogor.
Pemantau Pilkada Indikator Kualitas Demokrasi
Pemantau Pilkada Indikator Kualitas Demokrasi
Oleh Eka Febrial
Presidium BEM Se-Bogor
Penyelesaian berbagai krisis nasional dan persoalan di daerah, membutuhkan adanya suatu pemerintahan yang memperoleh legitimasi rakyat, dipercaya, dan berwibawa. Sedangkan untuk memperoleh pemerintahan yang demikian itu, tak bisa lain harus melalui jalan Pemilu, yang dilaksanakan dengan prinsip langsung, umum, bebas, dan rahasia (luber), serta jujur dan adil (jurdil). Untuk memenuhi prinsip itu, penyelenggaraan Pilkada tentu perlu dipantau oleh segenap elemen masyarakat.
Adanya pemantau independen menjadi salahsatu indikator kualitas kehidupan berdemokrasi di level daerah itu. Setidaknya ada 5 indikator suksesnya penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) langsung yang diselenggarakan di suatu daerah.
Pertama, pemilih menggunakan hak pilihnya tanpa ada paksaan dan intimidasi. Kedua, petugas Pilkada menjalankan tugasnya dengan jujur dan adil. Ketiga, adanya panitia pengawas dan pemantau independen yang mengawasi jalannya Pilkada khususnya pemungutan dan penghitungan suara. Kemudian yang keempat, masyarakat secara umum menerima hasil Pilkada. Dan kelima, laporan hasil pemantauan pemantau Pilkada yang menyatakan bahwa Pilkada daerah itu berjalan secara demokratis dan minim kecurangan.
Sejumlah organisasi pemantau Pilkada, seperti LSM, kelompok mahasiswa, Forum Rektor, dan sebagainya, menjadi kepanjangan tangan rakyat dalam memantau pelaksanaan Pilkada. Namun, apakah organisasi-organisasi tersebut mampu memantau seluruh proses Pilkada di berbagai daerah, dan mengkoordinasikan kerja pemantauan –yang melibatkan banyak relawan– itu dalam waktu yang singkat?
Jawabnya, tentu mengandalkan kapasitas organisasi-organisasi itu saja masih belum memadai. Dalam hal ini, jurnalis dengan media massanya menjadi unsur pendukung, serta merupakan mata, telinga, dan mulut rakyat. Media massa memantau pelaksanaan Pilkada, dalam seluruh tahapan prosesnya, dan menyiarkan atau memberitakan hasil pantauannya, sehingga diketahui rakyat. Bahkan hasil pantauan organisasi pemantau Pilkada pun butuh media massa untuk bisa diketahui rakyat.
Titik Kritis Pilkada
Dalam proses penyelenggaraan Pilkada, selalu ada pelanggaran yang dilakukan oleh para peserta, bahkan penyelenggara. Peranan pemantau independen adalah mengawasi dan melaporkan adanya kecurangan-kecurangan dengan bekerjasama dengan Panwaslu (Panitia Pengawas Pemilu). Ada beberapa titik kritis yang sering menjadi celah perbuatan curang oleh oknum peserta maupun penyelenggara Pilkada. Titik kritis ini secara kasar dapat dibagi dalam dua tahapan. Tahap I, sebelum pemberian suara: Ini mencakup ke masa pendaftaran pemilih, pendaftaran dan verifikasi kandidat, persiapan menjelang kampanye dan pelaksanaan selama kampanye.Tahap II, pemberian suara dan perhitungan suara.
Titik kritis tahap I dapat meliputi pemalsuan data dalam pendaftaran kandidat; anggota panitia pemilu ikut berkampanye; intimidasi terhadap pendukung kandidat lain; pengrusakan atribut kampanye kandidat lain; money politics; birokrasi memobilisasi massa dengan menggunakan kewenangan birokratis yang dimilikinya; gangguan/sabotase atas jalannya kampanye secara umum. Selain itu kecurangan juga dapat meliputi manipulasi informasi kampanye dengan menggunakan kebohongan sebagai alat; kampanye tidak pada waktunya (sebelum/sesudah waktu yang ditentukan); pelanggaran materi kampanye; pelanggaran cara penggalangan dan penggunaan dana kampanye.
Pada Tahap II, titik kritis terletak pada hal-hal semacam pembukaan dan penutupan tempat pemungutan suara (TPS) tidak tepat waktu; kotak suara tidak kosong saat dimulainya pemungutan suara; multi vote (satu orang memasukkan lebih dari satu suara); pencoblosan perwakilan dan atau kolektif; intimidasi terhadap pemilih untuk memilih kandidat tertentu; intimidasi/kekerasan/penghalangan tugas terhadap saksi dari kandidat/parpol; manipulasi kertas suara atau tinta penanda (indelible ink); netralitas lokasi TPS; proses penghitungan tertutup bagi saksi parpol, kandidat, atau masyarakat, mulai dari tingkat TPS,hingga Kota.
Titik kritis lainnya bisa dilihat dari fenomena perusakan kertas suara (di tingkat TPS); penggelembungan perolehan suara; pengabaian panitia atas keberatan yang diajukan saksi/masyarakat; tidak diberitakannya berita acara dan sertifikat hasil perhitungan suara; manipulasi hasil perhitungan suara dengan program computer; pelaporan dan pencatatan rekapitalisasi hasil Pilkada yang tidak jujur; penolakan atas hasil Pilkada yang telah dikonfirmasikan/dikuatkan oleh hasil pemantauan-pemantauan independen (tidak ikhlas untuk kalah), dan banyak lagi kecurangan lainnya.
Pemuda dan Pilkada
Genderang Pemilihan Kepala Daerah Kota Bogor secara langsung sudah bertalu-talu. Momen strategis ini mengundang banyak sorotan masyarakat, termasuk kalangan mahasiswa sebagai agent of change, yang ingin mengawal prosesnya agar dapat berjalan sesuai dengan harapan masyarakat, yakni jujur dan adil. Untuk itu, sebagai bentuk kepedulian mahasiswa dalam menyikapi moment Pilkada ini, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Se-Bogor membentuk tim pemantau independen Pilkada, dan mendaftarkan diri ke KPU Kota Bogor secara resmi. Selain itu, BEM Se-Bogor juga akan menggelar mimbar akademis against blind vote bagi pemilih pemula dari kalangan siswa SMA dan mahasiswa dari Perguruan Tinggi di Kota Bogor, sosialisasi melalui media leaflet, stiker, dll, serta aksi simpatik, dan sharing program kerja dengan para calon pasangan.
Meskipun banyak menimbulkan pro kontra di kalangan mahasiswanya sendiri, dengan alasan bahwa program-program ini sarat dengan kepentingan elit politik yang sedang bertarung memperebutkan kursi gubernur Jakarta dalam menjaring suara di dalam kampus, namun BEM Se-Bogor akan menjamin bahwa program-program tersebut akan sesuai dengan koridor akademis dan bebas dari kepentingan politik pragmatis. Dalam sebuah sistem demokrasi, adalah suatu hal yang wajar bila masyarakat bisa ikut serta dalam pengambilan keputusan. Begitu pun dengan mahasiswa di kampus dimana posisi kampus sebagi pusat diseminasi peradaban, pluralitas, dan pusat pengkajian berbagai ilmu (center of excellence) demi kemaslahatan bersama. Mahasiswa punya kesempatan untuk melakukan partisipasi.
Oleh Eka Febrial
Presidium BEM Se-Bogor
Penyelesaian berbagai krisis nasional dan persoalan di daerah, membutuhkan adanya suatu pemerintahan yang memperoleh legitimasi rakyat, dipercaya, dan berwibawa. Sedangkan untuk memperoleh pemerintahan yang demikian itu, tak bisa lain harus melalui jalan Pemilu, yang dilaksanakan dengan prinsip langsung, umum, bebas, dan rahasia (luber), serta jujur dan adil (jurdil). Untuk memenuhi prinsip itu, penyelenggaraan Pilkada tentu perlu dipantau oleh segenap elemen masyarakat.
Adanya pemantau independen menjadi salahsatu indikator kualitas kehidupan berdemokrasi di level daerah itu. Setidaknya ada 5 indikator suksesnya penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) langsung yang diselenggarakan di suatu daerah.
Pertama, pemilih menggunakan hak pilihnya tanpa ada paksaan dan intimidasi. Kedua, petugas Pilkada menjalankan tugasnya dengan jujur dan adil. Ketiga, adanya panitia pengawas dan pemantau independen yang mengawasi jalannya Pilkada khususnya pemungutan dan penghitungan suara. Kemudian yang keempat, masyarakat secara umum menerima hasil Pilkada. Dan kelima, laporan hasil pemantauan pemantau Pilkada yang menyatakan bahwa Pilkada daerah itu berjalan secara demokratis dan minim kecurangan.
Sejumlah organisasi pemantau Pilkada, seperti LSM, kelompok mahasiswa, Forum Rektor, dan sebagainya, menjadi kepanjangan tangan rakyat dalam memantau pelaksanaan Pilkada. Namun, apakah organisasi-organisasi tersebut mampu memantau seluruh proses Pilkada di berbagai daerah, dan mengkoordinasikan kerja pemantauan –yang melibatkan banyak relawan– itu dalam waktu yang singkat?
Jawabnya, tentu mengandalkan kapasitas organisasi-organisasi itu saja masih belum memadai. Dalam hal ini, jurnalis dengan media massanya menjadi unsur pendukung, serta merupakan mata, telinga, dan mulut rakyat. Media massa memantau pelaksanaan Pilkada, dalam seluruh tahapan prosesnya, dan menyiarkan atau memberitakan hasil pantauannya, sehingga diketahui rakyat. Bahkan hasil pantauan organisasi pemantau Pilkada pun butuh media massa untuk bisa diketahui rakyat.
Titik Kritis Pilkada
Dalam proses penyelenggaraan Pilkada, selalu ada pelanggaran yang dilakukan oleh para peserta, bahkan penyelenggara. Peranan pemantau independen adalah mengawasi dan melaporkan adanya kecurangan-kecurangan dengan bekerjasama dengan Panwaslu (Panitia Pengawas Pemilu). Ada beberapa titik kritis yang sering menjadi celah perbuatan curang oleh oknum peserta maupun penyelenggara Pilkada. Titik kritis ini secara kasar dapat dibagi dalam dua tahapan. Tahap I, sebelum pemberian suara: Ini mencakup ke masa pendaftaran pemilih, pendaftaran dan verifikasi kandidat, persiapan menjelang kampanye dan pelaksanaan selama kampanye.Tahap II, pemberian suara dan perhitungan suara.
Titik kritis tahap I dapat meliputi pemalsuan data dalam pendaftaran kandidat; anggota panitia pemilu ikut berkampanye; intimidasi terhadap pendukung kandidat lain; pengrusakan atribut kampanye kandidat lain; money politics; birokrasi memobilisasi massa dengan menggunakan kewenangan birokratis yang dimilikinya; gangguan/sabotase atas jalannya kampanye secara umum. Selain itu kecurangan juga dapat meliputi manipulasi informasi kampanye dengan menggunakan kebohongan sebagai alat; kampanye tidak pada waktunya (sebelum/sesudah waktu yang ditentukan); pelanggaran materi kampanye; pelanggaran cara penggalangan dan penggunaan dana kampanye.
Pada Tahap II, titik kritis terletak pada hal-hal semacam pembukaan dan penutupan tempat pemungutan suara (TPS) tidak tepat waktu; kotak suara tidak kosong saat dimulainya pemungutan suara; multi vote (satu orang memasukkan lebih dari satu suara); pencoblosan perwakilan dan atau kolektif; intimidasi terhadap pemilih untuk memilih kandidat tertentu; intimidasi/kekerasan/penghalangan tugas terhadap saksi dari kandidat/parpol; manipulasi kertas suara atau tinta penanda (indelible ink); netralitas lokasi TPS; proses penghitungan tertutup bagi saksi parpol, kandidat, atau masyarakat, mulai dari tingkat TPS,hingga Kota.
Titik kritis lainnya bisa dilihat dari fenomena perusakan kertas suara (di tingkat TPS); penggelembungan perolehan suara; pengabaian panitia atas keberatan yang diajukan saksi/masyarakat; tidak diberitakannya berita acara dan sertifikat hasil perhitungan suara; manipulasi hasil perhitungan suara dengan program computer; pelaporan dan pencatatan rekapitalisasi hasil Pilkada yang tidak jujur; penolakan atas hasil Pilkada yang telah dikonfirmasikan/dikuatkan oleh hasil pemantauan-pemantauan independen (tidak ikhlas untuk kalah), dan banyak lagi kecurangan lainnya.
Pemuda dan Pilkada
Genderang Pemilihan Kepala Daerah Kota Bogor secara langsung sudah bertalu-talu. Momen strategis ini mengundang banyak sorotan masyarakat, termasuk kalangan mahasiswa sebagai agent of change, yang ingin mengawal prosesnya agar dapat berjalan sesuai dengan harapan masyarakat, yakni jujur dan adil. Untuk itu, sebagai bentuk kepedulian mahasiswa dalam menyikapi moment Pilkada ini, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Se-Bogor membentuk tim pemantau independen Pilkada, dan mendaftarkan diri ke KPU Kota Bogor secara resmi. Selain itu, BEM Se-Bogor juga akan menggelar mimbar akademis against blind vote bagi pemilih pemula dari kalangan siswa SMA dan mahasiswa dari Perguruan Tinggi di Kota Bogor, sosialisasi melalui media leaflet, stiker, dll, serta aksi simpatik, dan sharing program kerja dengan para calon pasangan.
Meskipun banyak menimbulkan pro kontra di kalangan mahasiswanya sendiri, dengan alasan bahwa program-program ini sarat dengan kepentingan elit politik yang sedang bertarung memperebutkan kursi gubernur Jakarta dalam menjaring suara di dalam kampus, namun BEM Se-Bogor akan menjamin bahwa program-program tersebut akan sesuai dengan koridor akademis dan bebas dari kepentingan politik pragmatis. Dalam sebuah sistem demokrasi, adalah suatu hal yang wajar bila masyarakat bisa ikut serta dalam pengambilan keputusan. Begitu pun dengan mahasiswa di kampus dimana posisi kampus sebagi pusat diseminasi peradaban, pluralitas, dan pusat pengkajian berbagai ilmu (center of excellence) demi kemaslahatan bersama. Mahasiswa punya kesempatan untuk melakukan partisipasi.
Langganan:
Postingan (Atom)