Oleh
Hendra Etri Gunawan*
Kemiskinan merupakan suatu permasalahan yang dihadapi oleh negara-negara berkembang, termasuk di Indonesia. Kemiskinan menyangkut suatu kondisi kekurangan dari sebuah tuntutan kehidupan yang paling minimum, khususnya dari aspek konsumsi, pendapatan, dan kebutuhan sosial. Jumlah penduduk miskin di Indonesia berfluktuasi dari tahun ke tahun. Fluktuasi tersebut juga terjadi di Jawa Barat. Jumlah penduduk miskin di Jawa Barat relatif menurun dari tahun 2003 hingga 2004, kemudian meningkat kembali hingga tahun 2006. Sementara itu, hasil pendataan program layak perlindungan sosial (PPLS) dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bogor, jumlah rumah tangga miskin di Kabupaten adalah 257.013 Rumah Tangga (1.105.156 Jiwa) atau 24,68% dari jumlah masyarakat Kabupaten Bogor. Jumlah tersebut merupakan yang paling besar di Jawa Barat. Masih menurut data BPS, kepadatan penduduk Kabupaten Bogor adalah 1.5942 jiwa per km2. Kepadatan penduduk tersebut berdampak dalam penyediaan infrastruktur serta lapangan pekerjaan yang memadai dan menjadi beban dalam proses pembangunan. Jika berkualitas rendah akan meningkatkan kemiskinan di Kabupaten Bogor.
Indikator kemiskinan yang digunakan BPS ada 14 diantaranya: luas lantai bangunan tempat tinggal, jenis lantai bangunan tempat tinggal, jenis dinding bangunan tempat tinggal, sumber air minum, penggunaan fasilitas buang air besar, jenis bahan bakar untuk masak sehari-hari, sumber penerangan rumah tangga, kepemilikan aset minimal senilai Rp 500.000, frekuensi makan dalam sehari, pembelian pakaian baru dalam setahun, pembelian daging/ayam/susu dalam seminggu, kemampuan berobat ke puskesmas atau poliklinik, pendidikan tertinggi kepala rumah tangga, dan bidang pekerjaan utama kepala rumah tangga.Menurut BPS, suatu rumah tangga dapat dikatakan miskin jika memenuhi minimal sembilan dari 14 indikator yang ditetapkan.
Berbagai program telah dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Bogor, salah satunya adalah dengan membagi wilayah Kabupaten Bogor menjadi 4 wilayah pengembangan (BAPPEDA,2010):
1. Cluster Cibinong Raya (Cibinong, Citeureup, Bojong Gede, Sukaraja, Babakan Madang, Tajur Halang).
Peran dan Fungsi:
a. Pusat Pemerintahan
b. Perdagangan dan Jasa Regional
c. Industri Terbatas
d. Industri Besar dan Manufaktur
e. Agribisnis
f. Permukiman
Program Prioritas:
a. Pengembangan Cibinong Central Bussiness District (CCBD) à kawasan ‘sport center’, revitalisasi kawasan Mayor Oking, penataan kawasan industri
b. Pembangunan Jalan Bojonggede - Kemang
c. Pembangunan Jalan Kandang Roda - Pakansari
d. Pembangunan terminal agribisnis
2. Cluster Parung (Parung, Gunung Sindur, Ciseeng, Kemang, Rancabungur, Parung Panjang, Tenjo, Rumpin)
Peran dan Fungsi :
a. Perdagangan dan Jasa
b. Permukiman
c. Industri Menengah
d. Agribisnis
e. Industri Besar dan Manufaktur
f. Pertambangan
Program Prioritas :
a. Perencanaan Pembangunan Rumah sakit Bogor Utara
b. Pembangunan Terminal Parung
c. Pemindahan Kantor Kecamatan Parung
3. Cluster Klapanunggal (Cileungsi, Gunung Putri, Klapanunggal, Cariu, Jonggol, Sukamakmur, Tanjungsari)
Peran dan Fungsi :
a. Perdagangan dan Jasa
b. Industri Besar dan Manufaktur
c. Permukiman
d. Agribisnis dan Agroindustri
e. Pariwisata
Program Prioritas :
a. Pembangunan Pasar Induk dan Terminal Agribisnis Regional
b. Revitalisasi Kawasan Simpang Susun Cileungsi
c. Optimalisasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Terminal Cileungsi
4. Cluster Ciawi (Ciawi, Cisarua, Megamendung, Cigombong, Cijeruk, Taman sari, Ciomas)
Peran dan Funngsi :
a. Perdagangan dan Jasa
b. Pariwisata
c. Agribisnis
d. Industri Kecil
Program Prioritas :
a. Pembangunan Pasar Induk
b. Penataan kota terpadu di Cigombong
5. Cluster Leuwiliang (Leuwiliang, Dramaga, Ciampea, Cibungbulang, Leuwisadeng, Pamijahan, Tenjolaya, Jasinga, Cigudeg, Nanggung, Sukajaya)
Peran dan Fungsi :
a. Perdagangan dan Jasa,
b. Agribisnis
c. Agroindustri
d. Pendidikan
e. Industri Kecil
f. Pariwisata
g. Pertambangan
Program prioritas:
a. Pembangunan Jalan Lingkar Selatan
Pembagian wilayah ini dibuat agar pembangunan yang terjadi dapat sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik dari masing-masing daerah. Namun pada kenyataannya permasalahan di lapangan tidak sesederhana yang kita bayangkan. Mental masyarakat kita yang cenderung ingin “enaknya sendiri”, membuat mereka mengambil hak yang bukan hak mereka, khususnya dalam pendataan keluarga miskin. Mereka mengaku miskin, padahal secara nampak fisik tidak mencakup kriteria-kriteria yang dbuat BPS di atas. Ini merupakan permasalahan, karena kondisi ini, banyak warga miskin yang seharusnya mendapat bantuan jadi tidak mendapat bantuan sebagaimana mestinya. Masih banyak lagi kendala-kendala yang terjadi di lapangan, mulai dari ketidaksiapan sistem hingga “kenakalan” aparatur pemerintah dan masyarakat itu sendiri.
Mengentaskan kemiskinan merupakan tugas kita bersama, antara mahasiswa, masyarakat dan Pemerintah Daerah. Pengentasan kemiskinan hendaknya dijadikan program prioritas pemerintah daerah. Pengentasan difokuskan pada wilayah yang memiliki persentase rumah tangga miskin yang tinggi, yaitu Kecamatan Nanggung, Sukajaya, Ciseeng, Cijeruk, Tanjung Sari, dan Cariu. Pemerintah perlu melakukan pelatihan-pelatihan keterampilan untuk menambah penghasilan bagi rumah tangga di Kabupaten Bogor. Pelaksanaan pelatihan-pelatihan ini dapat bekerja sama dengan mahasiswa melalui program Bina Desa, Community Development, dan Praktek Lapang dari masing-masing kampus. Masyarakat pun dapat membantu pengentasan kemiskinan dengan menyisihkan sebagian rizkinya ke lembaga-lembaga pemberdayaan masyarakat. Dana tersebut nantinya akan digunakan untuk melaksanakan program-program pemberdayan masyarakat yang berhubungan dengan pengentasan kemiskinan. Jika hal ini ini telah dipadukan, bukan tidak mungkin Kabupaten Bogor bebas kemacetan akan segera tercapai.
*Kordinator BEM se Bogor
Rabu, 16 Juni 2010
Sabtu, 01 Mei 2010
RENUNGAN HARI PENDIDIKAN NASIONAL
Pendidikan merupakan aspek terpenting sebagai tonggak kemajuan bangsa. Tujuan pendidikan seperti yang termaktub didalam amanat konstitusi kita (UUD 1945) ialah mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan pendidikan bangsa ini bisa terhindarkan dari penindasan. Tapi lagi-lagi upaya untuk mewujudkan itu belum sesuai kalau melihat keadaan pendidikan sekarang. Untuk menjadikan pendidikan sebagai sesuatu yang bisa mencerdaskan dan mensejahterakan.tanpaknya masih jauh dari harapan.
Menyikapi hari pendidikan Nasioanl sebagai Evaluasi Hitam Putih pendidikan Indonesia Badan Eksekutif Mahasiswa Sebogor melihat ada banyak problema yang harus dikritisi dan diselesaikan oleh Bangsa ini. Salah satunya adalah kualitas pendidikan yang tidak jelas juntrungannya.Itu bisa ditinjau dari aspek lemahnya sistem birokrasi yang bisa menyebabkan tindak korupsi diinstutusi pendidikan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi serta pengawasan. Selama ini struktursistem yang dikembangkan sangat birokratis, tidak efisien dan sebagian pejabat daerah menempatkan orang bukan karena profesionalisme atau kemampuan tetapi karena kedekatan dengan pejabat atau karena jasa-jasa politik sebelumnya.
BEM Sebogor memandang masih lemahnya insfrastruktur pendidikan misalnya, banyak sekali sekolah dan perguruan tinggi kita yang gedungnya rusak, kepemilikan dan penggunaan media belajar rendah, buku perpustakaan tidak lengkap. Sementara laboratorium tidak standar, pemakaian teknologi informasi tidak memadai dan sebagainya. Bahkan masih banyak sekolah yang tidak memiliki gedung sendiri, tidak memiliki perpustakaan, tidak memiliki laboratorium dan sebagainya Data Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bogor Tahun 2010 menyebutkan sedikitnya 247 bangunan sekolah dasar (SD) di wilayah Kabupaten Bogor dalam keadaan rusak. Hal ini deperparah dengan kurangnya tenaga guru yang berjumlah lebih dari satu juta.
Rendahnya relevansi pendidikan dengan kebutuhan juga menjadi masalah serius Depdiknas (2009) mencatat jumlah pengangguran terdidik Indonesia 961.001 orang dan dari jumlah tersebut 598.000 lebih berstatus sarjana jumlah yang cukup fantastasti . Selain itu kondisi buta huruf di Indonesia juga masih menjadi persoalan besar yang belum tuntas diberantas. Angka penyandang buta huruf di Indonesia masih sangat tinggi, suatu jumlah yang kelak bisa menjadi bom waktu yang bisa menghancurkan bangsa ini. Menurut data UNISCO Dari 771 juta jiwa tersebut, diyakini 13,2 juta jiwanya adalah penduduk Indonesia. Disamping itu biaya pendidikan menjadi faktor utama yang menghalangi rakyat untuk bisa merasakan manisnya layanan pendidikan. Meski telah dianggarkan 20 % namun dalam realisasi anggaran ini masih banyak yang belum tepat sasaran karna lemhnya sistem konroling, praktek KKN oknum pejabat pemerintah dan pejabat sekolah dalam pengalokasian dana pendidikan dari tinggkat atas hingga bawah tampak belum terkontrol secara optimal hal ini menimbulkan diskriminasi pendidikan bagi rakyat yang mebutuhkan.Untuk itu melalui renungan Hari Pendidikan Nasional ini Aliansi Badan Ekesekutif Mahasiswa Sebogor menuntut beberapa hal sebagai berikut :
1. Menjadikan Pendidikan sebagai prioritas Pembangunan bagi Pemerintah
2. Menjadikan Masyarakat sebagai Mitra dalam peningkatan kualitas Pendidikan
3. Reformasi birokrasi Dep. Pendidikan Nasional dari pusat hingga Daerah.
4. Pemerataan Sistem Pendidikan
5. Pemerhatian pembangunan Infra Struktur Sekolah
6. Menuntut Pemerintah untuk menciptakan pemerataan kesempatan pendidikan bagi rakyat-rakyat terpencil.
7. Berantas Mafia Pendidikan baik ditingkat pusat maupun daerah.
8. Meningkatkan profesionalisme tenaga pendidik dan kependidikan.
CP:
Hendra Etri Gunawan (Kordinator BEM se Bogor)
085692610262, etrigunawanhendra@gmail.com, bemsebogoraya@gmail.com
Menyikapi hari pendidikan Nasioanl sebagai Evaluasi Hitam Putih pendidikan Indonesia Badan Eksekutif Mahasiswa Sebogor melihat ada banyak problema yang harus dikritisi dan diselesaikan oleh Bangsa ini. Salah satunya adalah kualitas pendidikan yang tidak jelas juntrungannya.Itu bisa ditinjau dari aspek lemahnya sistem birokrasi yang bisa menyebabkan tindak korupsi diinstutusi pendidikan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi serta pengawasan. Selama ini struktursistem yang dikembangkan sangat birokratis, tidak efisien dan sebagian pejabat daerah menempatkan orang bukan karena profesionalisme atau kemampuan tetapi karena kedekatan dengan pejabat atau karena jasa-jasa politik sebelumnya.
BEM Sebogor memandang masih lemahnya insfrastruktur pendidikan misalnya, banyak sekali sekolah dan perguruan tinggi kita yang gedungnya rusak, kepemilikan dan penggunaan media belajar rendah, buku perpustakaan tidak lengkap. Sementara laboratorium tidak standar, pemakaian teknologi informasi tidak memadai dan sebagainya. Bahkan masih banyak sekolah yang tidak memiliki gedung sendiri, tidak memiliki perpustakaan, tidak memiliki laboratorium dan sebagainya Data Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bogor Tahun 2010 menyebutkan sedikitnya 247 bangunan sekolah dasar (SD) di wilayah Kabupaten Bogor dalam keadaan rusak. Hal ini deperparah dengan kurangnya tenaga guru yang berjumlah lebih dari satu juta.
Rendahnya relevansi pendidikan dengan kebutuhan juga menjadi masalah serius Depdiknas (2009) mencatat jumlah pengangguran terdidik Indonesia 961.001 orang dan dari jumlah tersebut 598.000 lebih berstatus sarjana jumlah yang cukup fantastasti . Selain itu kondisi buta huruf di Indonesia juga masih menjadi persoalan besar yang belum tuntas diberantas. Angka penyandang buta huruf di Indonesia masih sangat tinggi, suatu jumlah yang kelak bisa menjadi bom waktu yang bisa menghancurkan bangsa ini. Menurut data UNISCO Dari 771 juta jiwa tersebut, diyakini 13,2 juta jiwanya adalah penduduk Indonesia. Disamping itu biaya pendidikan menjadi faktor utama yang menghalangi rakyat untuk bisa merasakan manisnya layanan pendidikan. Meski telah dianggarkan 20 % namun dalam realisasi anggaran ini masih banyak yang belum tepat sasaran karna lemhnya sistem konroling, praktek KKN oknum pejabat pemerintah dan pejabat sekolah dalam pengalokasian dana pendidikan dari tinggkat atas hingga bawah tampak belum terkontrol secara optimal hal ini menimbulkan diskriminasi pendidikan bagi rakyat yang mebutuhkan.Untuk itu melalui renungan Hari Pendidikan Nasional ini Aliansi Badan Ekesekutif Mahasiswa Sebogor menuntut beberapa hal sebagai berikut :
1. Menjadikan Pendidikan sebagai prioritas Pembangunan bagi Pemerintah
2. Menjadikan Masyarakat sebagai Mitra dalam peningkatan kualitas Pendidikan
3. Reformasi birokrasi Dep. Pendidikan Nasional dari pusat hingga Daerah.
4. Pemerataan Sistem Pendidikan
5. Pemerhatian pembangunan Infra Struktur Sekolah
6. Menuntut Pemerintah untuk menciptakan pemerataan kesempatan pendidikan bagi rakyat-rakyat terpencil.
7. Berantas Mafia Pendidikan baik ditingkat pusat maupun daerah.
8. Meningkatkan profesionalisme tenaga pendidik dan kependidikan.
CP:
Hendra Etri Gunawan (Kordinator BEM se Bogor)
085692610262, etrigunawanhendra@gmail.com, bemsebogoraya@gmail.com
Rabu, 28 April 2010
BEM se Bogor Goes to Media
Senin, 26 April 2010 BEM Se-Bogor telah melaksanakan kunjungan ke Radar Bogor dan Jurnal Bogor. Kampus yang ikut dalam agenda tersebut adalah STEI TAZKIA, STIH DHARMA ANDIGHA, AKA BOGOR, dan IPB.
Kunjungan BEM Se-Bogor ke Jurnal Bogor diterima oleh Rifqy sebagai Kordinatur Pelaksana Peliputan dan Mbak Ami Supatmiati sebgai Redaktur Pelaksana dari Radar Bogor. Hasil dari kunjungan tersebut adalah mereka terbuka untuk berperan serta mengawal isu yang ada di Kota dan kabupaten Bogor. Salah satu isu yang diangkat dan menjadi fokus diskusi kunjungan adalah Pendidikan dan teknis Peliputan.
Gerakan Pendidikan yang akan dibangun adalah gerakan Horizontal dan Vertikal. Gerakan Horizontal adalah gerakan yang langsung terjun ke masyarakat. Aksi nyata yang akan kita lakukan adalah bersinergi dengan kampus yang memiliki perhatian khusus terhadap Pendidikan. Misalnya pendirian Perpustakaan. Aksi Vertikal adalah tindakan pengawalan dan pengingatan terhadap pemerintah. Salah satu bentuk aksi yang akan kita selenggarakan adalah Aksi tanggal 30 April 2010 di Tugu Kujang.
Isu lain terkait pendidikan adalah pergantian Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor yang saat ini dikepalai oleh Bapak Didi Kurnia yang sebelumnya dikepalai oleh Muhammad Lukman. PR besar yang diwariskan oleh Muhamad Lukman kepada Didi Kurnia adalah Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun dan Birokrasi Pendidikan yang ruwet. Pendidikan luar sekolah yang seharusnya menjadi jalur yang langusng menyentuh masyarakat terkesan hanya menjadi etalase program LPS dan sarana mendapatkan dana Pembinaan dari Pemkab Bogor. PR kedua yang harus segera di cari solusinya adalah Kondisi Sekolah yang memprihatinkan. Hampir 40 % sekolah di Kabupaten dalam kondisi rusak dan rusak berat.
Bentuk kontribusi lain yang diharapkan Media Massa dari Mahasiswa adalah keaktifan mahasiswa dalam menulis. Media bersedia menyediakan Kolom khusus untuk mahasiswa sebagai publikasi dan propaganda isu ke masyarakat.
Saatnya Mahasiswa Bergerak, tidak hanya dengan toa tapi juga dengan tulisan.HIDUP MAHASISWA!!!
Kunjungan BEM Se-Bogor ke Jurnal Bogor diterima oleh Rifqy sebagai Kordinatur Pelaksana Peliputan dan Mbak Ami Supatmiati sebgai Redaktur Pelaksana dari Radar Bogor. Hasil dari kunjungan tersebut adalah mereka terbuka untuk berperan serta mengawal isu yang ada di Kota dan kabupaten Bogor. Salah satu isu yang diangkat dan menjadi fokus diskusi kunjungan adalah Pendidikan dan teknis Peliputan.
Gerakan Pendidikan yang akan dibangun adalah gerakan Horizontal dan Vertikal. Gerakan Horizontal adalah gerakan yang langsung terjun ke masyarakat. Aksi nyata yang akan kita lakukan adalah bersinergi dengan kampus yang memiliki perhatian khusus terhadap Pendidikan. Misalnya pendirian Perpustakaan. Aksi Vertikal adalah tindakan pengawalan dan pengingatan terhadap pemerintah. Salah satu bentuk aksi yang akan kita selenggarakan adalah Aksi tanggal 30 April 2010 di Tugu Kujang.
Isu lain terkait pendidikan adalah pergantian Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor yang saat ini dikepalai oleh Bapak Didi Kurnia yang sebelumnya dikepalai oleh Muhammad Lukman. PR besar yang diwariskan oleh Muhamad Lukman kepada Didi Kurnia adalah Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun dan Birokrasi Pendidikan yang ruwet. Pendidikan luar sekolah yang seharusnya menjadi jalur yang langusng menyentuh masyarakat terkesan hanya menjadi etalase program LPS dan sarana mendapatkan dana Pembinaan dari Pemkab Bogor. PR kedua yang harus segera di cari solusinya adalah Kondisi Sekolah yang memprihatinkan. Hampir 40 % sekolah di Kabupaten dalam kondisi rusak dan rusak berat.
Bentuk kontribusi lain yang diharapkan Media Massa dari Mahasiswa adalah keaktifan mahasiswa dalam menulis. Media bersedia menyediakan Kolom khusus untuk mahasiswa sebagai publikasi dan propaganda isu ke masyarakat.
Saatnya Mahasiswa Bergerak, tidak hanya dengan toa tapi juga dengan tulisan.HIDUP MAHASISWA!!!
Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Bogor
Tertingi di Jawa Barat
Tertingi di Jawa Barat
Kemiskinan merupakan suatu permasalahan yang dihadapi oleh negara-negara berkembang, termasuk di Indonesia. Kemiskinan menyangkut suatu kondisi kekurangan dari sebuah tuntutan kehidupan yang paling minimum, khususnya dari aspek konsumsi, pendapatan, dan kebutuhan sosial. Jumlah penduduk miskin di Indonesia berfluktuasi dari tahun ke tahun. Fluktuasi tersebut juga terjadi di Jawa Barat. Jumlah penduduk miskin di Jawa Barat relatif menurun dari tahun 2003 hingga 2004, kemudian meningkat kembali hingga tahun 2006. Sementara itu, hasil pendataan program layak perlindungan sosial (PPLS) dari BPS Kabupaten Bogor, jumlah rumah tangga miskin di Kabupaten adalah 257.013 Rumah Tangga (1.105.156 Jiwa) atau 24,68% dari jumlah masyarakat Kabupaten Bogor.Jumlah tersebut merupakan yang paling besar di Jawa Barat. Menurut data BPS (2008), kepadatan penduduk Kabupaten Bogor adalah 1.5942 jiwa per km2. Kepadatan penduduk tersebut berdampak dalam penyediaan infrastruktur serta lapangan pekerjaan yang memadai dan menjadi beban dalam proses pembangunan. Jika berkualitas rendah akan meningkatkan kemiskinan di Kabupaten Bogor.
Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2008-2013 Kabupaten Bogor, Wilayah Kabupaten Bogor terdiri dari 4 cluster pengembangan (BAPPEDA,2010):
1. Cluster Cibinong Raya (Cibinong, Citeureup, Bojong Gede, Sukaraja, Babakan Madang, Tajur Halang).
2. Cluster Parung (Parung, Gunung Sindur, Ciseeng, Kemang, Rancabungur, Parung Panjang, Tenjo, Rumpin)
3. Cluster Klapanunggal (Cileungsi, Gunung Putri, Klapanunggal, Cariu, Jonggol, Sukamakmur, Tanjungsari)
4. Cluster Ciawi (Ciawi, Cisarua, Megamendung, Cigombong, Cijeruk, Taman sari, Ciomas)
5. Cluster Leuwiliang (Leuwiliang, Dramaga, Ciampea, Cibungbulang, Leuwisadeng, Pamijahan, Tenjolaya, Jasinga, Cigudeg, Nanggung, Sukajaya)
Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2008-2013 Kabupaten Bogor, Wilayah Kabupaten Bogor terdiri dari 4 cluster pengembangan (BAPPEDA,2010):
1. Cluster Cibinong Raya (Cibinong, Citeureup, Bojong Gede, Sukaraja, Babakan Madang, Tajur Halang).
2. Cluster Parung (Parung, Gunung Sindur, Ciseeng, Kemang, Rancabungur, Parung Panjang, Tenjo, Rumpin)
3. Cluster Klapanunggal (Cileungsi, Gunung Putri, Klapanunggal, Cariu, Jonggol, Sukamakmur, Tanjungsari)
4. Cluster Ciawi (Ciawi, Cisarua, Megamendung, Cigombong, Cijeruk, Taman sari, Ciomas)
5. Cluster Leuwiliang (Leuwiliang, Dramaga, Ciampea, Cibungbulang, Leuwisadeng, Pamijahan, Tenjolaya, Jasinga, Cigudeg, Nanggung, Sukajaya)
Pembagian cluster ini disesuaikan dengan peran dan fungsi serta program prioritas dari masing2 cluster, diantaranya: pusat pemerintahan, perdagangan dan jasa regional, industri terbatas, industri besar dan manufaktur, agribisnis, permukiman, perdagangan dan jasa, permukiman, industri menengah, industri besar dan manufaktur, pertambangan, dll
Indikator kemiskinan yang digunakan berdasarkan BPS, yaitu luas lantai bangunan tempat tinggal, jenis lantai bangunan tempat tinggal, jenis dinding bangunan tempat tinggal, sumber air minum, penggunaan fasilitas buang air besar, jenis bahan bakar untuk masak sehari-hari, sumber penerangan rumah tangga, kepemilikan aset minimal senilai Rp 500.000, frekuensi makan dalam sehari, pembelian pakaian baru dalam setahun, pembelian daging/ayam/susu dalam seminggu, kemampuan berobat ke puskesmas atau poliklinik, pendidikan tertinggi kepala rumah tangga, dan bidang pekerjaan utama kepala rumah tangga. Menurut BPS, suatu rumah tangga dapat dikatakan miskin jika memenuhi minimal sembilan dari 14 indikator yang ditetapkan.
Penanggulangan kemiskinan hendaknya difokuskan pada wilayah yang memiliki persentase rumah tangga miskin yang tinggi. Di kabupaten Bogor wilayah-wilayah yang memiliki presentase rumah tangga miskin yang tingggi yaitu Kecamatan Nanggung, Sukajaya, Ciseeng, Cijeruk, Tanjung Sari, dan Cariu (Estrellita Lindiasari, 2008). Selain itu, pemerintah perlu melakukan pelatihan-pelatihan keterampilan untuk menambah penghasilan bagi rumah tangga di Kabupaten Bogor. Sebaiknya dilakukan penelitian mengenai karakteristik kemiskinan yang mencakup seluruh kecamatan di Kabupaten Bogor.
Demikianlah tersebut hasil audiensi BEM se Bogor dengan pihak BAPPEDA Kabupaten Bogor terkait permasalahan kemiskinan di Kabupaten Bogor. Audiensi ini dilaksanakan pada hari Kamis 22 April 2010 pukul 10.00 di Ruang Sidang BAPPEDA. Permasalahan kemiskinan adalah permasalahn kita bersama. Besar harapannya kita dapat bersama-sama memantau dan mengontrol kebijakan pemerintah terkait permasalah berikut. BEM se Bogor berkomitmen untuk bersama mewujudkan rakyat Kabupaten Bogor yang sejahtera.
Indikator kemiskinan yang digunakan berdasarkan BPS, yaitu luas lantai bangunan tempat tinggal, jenis lantai bangunan tempat tinggal, jenis dinding bangunan tempat tinggal, sumber air minum, penggunaan fasilitas buang air besar, jenis bahan bakar untuk masak sehari-hari, sumber penerangan rumah tangga, kepemilikan aset minimal senilai Rp 500.000, frekuensi makan dalam sehari, pembelian pakaian baru dalam setahun, pembelian daging/ayam/susu dalam seminggu, kemampuan berobat ke puskesmas atau poliklinik, pendidikan tertinggi kepala rumah tangga, dan bidang pekerjaan utama kepala rumah tangga. Menurut BPS, suatu rumah tangga dapat dikatakan miskin jika memenuhi minimal sembilan dari 14 indikator yang ditetapkan.
Penanggulangan kemiskinan hendaknya difokuskan pada wilayah yang memiliki persentase rumah tangga miskin yang tinggi. Di kabupaten Bogor wilayah-wilayah yang memiliki presentase rumah tangga miskin yang tingggi yaitu Kecamatan Nanggung, Sukajaya, Ciseeng, Cijeruk, Tanjung Sari, dan Cariu (Estrellita Lindiasari, 2008). Selain itu, pemerintah perlu melakukan pelatihan-pelatihan keterampilan untuk menambah penghasilan bagi rumah tangga di Kabupaten Bogor. Sebaiknya dilakukan penelitian mengenai karakteristik kemiskinan yang mencakup seluruh kecamatan di Kabupaten Bogor.
Demikianlah tersebut hasil audiensi BEM se Bogor dengan pihak BAPPEDA Kabupaten Bogor terkait permasalahan kemiskinan di Kabupaten Bogor. Audiensi ini dilaksanakan pada hari Kamis 22 April 2010 pukul 10.00 di Ruang Sidang BAPPEDA. Permasalahan kemiskinan adalah permasalahn kita bersama. Besar harapannya kita dapat bersama-sama memantau dan mengontrol kebijakan pemerintah terkait permasalah berikut. BEM se Bogor berkomitmen untuk bersama mewujudkan rakyat Kabupaten Bogor yang sejahtera.
Keterangan lebih lanjut dapat menghubungi:
Hendra Etri Gunawan (Kordinator BEM se Bogor)
085692610262, etrigunawanhendra@gmail.com, bemsebogoraya@gmail.com
Langganan:
Postingan (Atom)