Hendra Etri Gunawan, Koodinator BEM se-Bogor menyebutkan bahwa permasalahan di Kota dan Kabupaten Bogor adalah Kemiskinan, Kemacetan dan Pendidikan. Ketiga permasalahan ini dari tahun ketahun tidak terselesaikan, malah semakin parah.
Rabu, 19 Mei 2010
PORTALKRIMINAL - BOGOR: Puluhan mahasiswa menyambut hari Kebangkitan Nasional ke 102 dengan melakukan aksi unjuk rasa di Tugu Kujang Jalan Pajajaran, Kota Bogor, Rabu (19/5/2010) sekitar pukul 14.00 WIB.
Massa berjumlah 30 mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Bogor menggelar aksi damai memperingati hari Kebangkitan Nasional ke 102.
Mahasiswa memulai aksinya dengan berjalan kaki dari Kampus Pascasarjana IPB sebagi tempat perkumpulan massa, lalu berjalan kaki menuju Terminal Baranang Siang, berputar kembali ke Tugu Kujang.
Selain berorasi, mahasiswa juga mengelar teatrikal dan nyanyi-nyayian kebangsaan yang dipelintir menyadi sindiran sebagi bentuk aspirasi. Dalam aksinya mahasiswa juga membawa atribut demostrasi seperti bendera merah putih, umbul-umbul lambang organisasi, satu buah spanduk berukuran 1x2 meter yang bertuliskan Bangkit Bogor dan Indonesiaku.
Ada juga enam buah umbul-umbul dari karton bertuliskan pesan-pesan orasi diantaranya "Kabupeten Bogor jawara termiskin di Jawa Barat, masih perlu dipertahankan" ada juga yang bertuliskan "Kebangkitan Pertanian, Kebangkitan Indonesia Tugas Tangungjawab bersama" dan "Kota Bogor kota sejuta angkot".
"Aksi ini digelar dalam rangka memperingati hari Kebangkitan Nasional ke 102 yang jatuh besok (Kamis-red). Kami ingin menyuarakan apa yang kami rasakan, bahwa pada hari kebangkitan nasional Indonesia masih belum keluar dari permasalahan nasional seperti ekonomi dan pendidikan, disini kami ingin mengkritisi pemerintah yang terkesan lambat menindaklajuti permasalahan nasional," kata Hendra Etri dalam orasinya.
Dalam pernyataan sikapnya beberapa point yang menjadi kritikan mahasiswa diantaranya adalah kemiskinan, kemacetan dan pendidikan. Hendra Etri Gunawan, Koodinator BEM se-Bogor menyebutkan bahwa permasalahan di Kota dan Kabupaten Bogor adalah Kemiskinan, Kemacetan dan Pendidikan. Ketiga permasalahan ini dari tahun ketahun tidak terselesaikan, malah semakin parah.
"Kabupaten Bogor menjadi kabupaten termiskin no satu se Jawa Barat. Kemiskinan berdampak pada tingkat pendidikan karena saling bersinggungan," katanya.
Permasalahan lain yang dihadapi adalah kemacetan kota Bogor yang sebabkan sarana transportasi di Bogor tikda dikelola secara baik.
"Jumlah angkot yang semakin banyak, ditambah buruknya sistem menyebabkan permasalahan kemacetan di Bogor tidak terselesaikan. Kami mempertanyakan kinerja Pansus Transportasi," paparnya.
Pada hari peringatan Kebangkitan Nasional, mahasiswa mecoba menyuarakan hal kepada masyarakat dan pemerintah, agar pemerintah menyadari dan mencarikan solusi. "Kami mahasiswa tidak hanya berorasi, tapi kami siap membantu pemerintah," kata Hendra.
Hendra menyebutkan, di hari Kebangkitan Nasional, belum ada perubahan apapun yang dicapai oleh bangsa Indonesia. Aksi BEM se-Bogor diikuti oleh enam perguruan tinggi yang ada di Bogor diantaranya IPB, IPB Diploma, STIE Pandu Madanil, STIE Tazkiah, Politeknik Kent dan STKIP Muhammadiyah Luewiliang.
Rencananya besok Kamis pagi mahasiswa akan menggelar aksi secara nasional di Jakarta, aksi itu mengusung tema "Ultimatum Revormasi"
"Rencana yang akan ikut sekitar 100 mahasiswa dari 16 Perguran Tinggi dari Bogor yang akan bergabung ke Jakarta, kita akan berangkat pagi rencana awal menggunakan bis," ujarnya.
Aksi mahasiswa berlangsung kurang lebih 30 menit, selain berorasi, mereka menggelar teatrikal menggunakan tiga buah mobil main-mainan hasil karya mahasiswa terbuat dari karton.
Mobil-mobil itu didorong dengan kayu mengelilingi kumpulan mahasiswa yang berorasi, didepan para mahasiswa yang berorasi, terdapat botol-botol minuman bekas yang dibentuk seperti mobil-mobilan, mobil-mobilan diletakkan sembarangan didepan mareka sebagai simbol kemacetan dan keruwetan transportasi di Bogor.
Aksi mendapat perhatian dari pengguna jalan, arus kendaraan sedikit tersendat namun puluhan petugas kepolisian dan pamong praja telah mengatur arus agar tidak terjadi kemacetan panjang. (dio)
Tampilkan postingan dengan label kemiskinan. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label kemiskinan. Tampilkan semua postingan
Selasa, 02 November 2010
1.105.156 Warga Bogor Hidup Dibawah Garis Kemiskinan
Sebanyak 24,68 persen atau 267.013 rumah tangga atau lebih kurang 1.105.156 jiwa masyarakat di Kabupaten Bogor hidup di bawah garis kemiskinan, kata Menteri Kebijakan Daerah Badan Eksekutif Mahasiswa Institut Pertanian Bogor Hendra Etri Gunawan.
Kamis, 20 Mei 2010, 08:15 WIB
Sebanyak 24,68 persen atau 267.013 rumah tangga atau lebih kurang 1.105.156 jiwa masyarakat di Kabupaten Bogor hidup di bawah garis kemiskinan, kata Menteri Kebijakan Daerah Badan Eksekutif Mahasiswa Institut Pertanian Bogor Hendra Etri Gunawan.
'Berdasarkan Pendataan Program Layak Perlindungan Sosial (PPLS) dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Bogor sebanyak 24,68 persen masyarakat Bogor hidup miskin,' katanya di Bogor, Rabu (19/5/2010).
Hendra yang juga mahasiswa semester enam Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor (IPB) itu mengatakan, jumlah tersebut merupakan yang paling besar di antara kabupaten lain di Jawa Barat.
Ia menjelaskan, dari data BPS 2008, kepadatan penduduk Kabupaten Bogor adalah 1.5942 jiwa per kilo meter persegi.
Kepadatan penduduk tersebut, katanya, berdampak dalam penyediaan infrastuktur serta lapangan pekerjaan yang memadai dan menjadi beban dalam proses pembangunan.
'Jika berkualitas rendah akan meningkatkan kemiskinan di Kabupaten Bogor,' katanya.
Ia mengatakan, kemiskinan berdampak pada rendahnya kualitas pendidikan. Rendahnya pendidikan dikarenakan rendahnya indeks pembangunan manusia (IPM).
Rata-rata partisipasi pendidikan di Bogor adalah 7,2 tahun. Artinya, rata-rata warga Bogor hanya bisa bersekolah sampai kelas dua sekolah menengah pertama (SMP).
Menurut dia, penyebab rendahnya kualitas pendidikan karena keadaan infrastruktur pendidikan Kabupaten Bogor yang belum memadai.
'Kerusakan bangunan sekolah menjadi salah satu indikatornya. Banyak sekolah yang dibangun pada tahun 1970-an (masa Inpres) yang belum direnovasi hingga saat ini. Hal ini tentu saja berpengaruh luas terhadap kualitas sumberdaya manusia di Kabupaten Bogor,' katanya.(Afz/At/Jom)
Kamis, 20 Mei 2010, 08:15 WIB
Sebanyak 24,68 persen atau 267.013 rumah tangga atau lebih kurang 1.105.156 jiwa masyarakat di Kabupaten Bogor hidup di bawah garis kemiskinan, kata Menteri Kebijakan Daerah Badan Eksekutif Mahasiswa Institut Pertanian Bogor Hendra Etri Gunawan.
'Berdasarkan Pendataan Program Layak Perlindungan Sosial (PPLS) dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Bogor sebanyak 24,68 persen masyarakat Bogor hidup miskin,' katanya di Bogor, Rabu (19/5/2010).
Hendra yang juga mahasiswa semester enam Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor (IPB) itu mengatakan, jumlah tersebut merupakan yang paling besar di antara kabupaten lain di Jawa Barat.
Ia menjelaskan, dari data BPS 2008, kepadatan penduduk Kabupaten Bogor adalah 1.5942 jiwa per kilo meter persegi.
Kepadatan penduduk tersebut, katanya, berdampak dalam penyediaan infrastuktur serta lapangan pekerjaan yang memadai dan menjadi beban dalam proses pembangunan.
'Jika berkualitas rendah akan meningkatkan kemiskinan di Kabupaten Bogor,' katanya.
Ia mengatakan, kemiskinan berdampak pada rendahnya kualitas pendidikan. Rendahnya pendidikan dikarenakan rendahnya indeks pembangunan manusia (IPM).
Rata-rata partisipasi pendidikan di Bogor adalah 7,2 tahun. Artinya, rata-rata warga Bogor hanya bisa bersekolah sampai kelas dua sekolah menengah pertama (SMP).
Menurut dia, penyebab rendahnya kualitas pendidikan karena keadaan infrastruktur pendidikan Kabupaten Bogor yang belum memadai.
'Kerusakan bangunan sekolah menjadi salah satu indikatornya. Banyak sekolah yang dibangun pada tahun 1970-an (masa Inpres) yang belum direnovasi hingga saat ini. Hal ini tentu saja berpengaruh luas terhadap kualitas sumberdaya manusia di Kabupaten Bogor,' katanya.(Afz/At/Jom)
Rabu, 16 Juni 2010
Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Bogor Tertinggi di Jawa Barat
Oleh
Hendra Etri Gunawan*
Kemiskinan merupakan suatu permasalahan yang dihadapi oleh negara-negara berkembang, termasuk di Indonesia. Kemiskinan menyangkut suatu kondisi kekurangan dari sebuah tuntutan kehidupan yang paling minimum, khususnya dari aspek konsumsi, pendapatan, dan kebutuhan sosial. Jumlah penduduk miskin di Indonesia berfluktuasi dari tahun ke tahun. Fluktuasi tersebut juga terjadi di Jawa Barat. Jumlah penduduk miskin di Jawa Barat relatif menurun dari tahun 2003 hingga 2004, kemudian meningkat kembali hingga tahun 2006. Sementara itu, hasil pendataan program layak perlindungan sosial (PPLS) dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bogor, jumlah rumah tangga miskin di Kabupaten adalah 257.013 Rumah Tangga (1.105.156 Jiwa) atau 24,68% dari jumlah masyarakat Kabupaten Bogor. Jumlah tersebut merupakan yang paling besar di Jawa Barat. Masih menurut data BPS, kepadatan penduduk Kabupaten Bogor adalah 1.5942 jiwa per km2. Kepadatan penduduk tersebut berdampak dalam penyediaan infrastruktur serta lapangan pekerjaan yang memadai dan menjadi beban dalam proses pembangunan. Jika berkualitas rendah akan meningkatkan kemiskinan di Kabupaten Bogor.
Indikator kemiskinan yang digunakan BPS ada 14 diantaranya: luas lantai bangunan tempat tinggal, jenis lantai bangunan tempat tinggal, jenis dinding bangunan tempat tinggal, sumber air minum, penggunaan fasilitas buang air besar, jenis bahan bakar untuk masak sehari-hari, sumber penerangan rumah tangga, kepemilikan aset minimal senilai Rp 500.000, frekuensi makan dalam sehari, pembelian pakaian baru dalam setahun, pembelian daging/ayam/susu dalam seminggu, kemampuan berobat ke puskesmas atau poliklinik, pendidikan tertinggi kepala rumah tangga, dan bidang pekerjaan utama kepala rumah tangga.Menurut BPS, suatu rumah tangga dapat dikatakan miskin jika memenuhi minimal sembilan dari 14 indikator yang ditetapkan.
Berbagai program telah dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Bogor, salah satunya adalah dengan membagi wilayah Kabupaten Bogor menjadi 4 wilayah pengembangan (BAPPEDA,2010):
1. Cluster Cibinong Raya (Cibinong, Citeureup, Bojong Gede, Sukaraja, Babakan Madang, Tajur Halang).
Peran dan Fungsi:
a. Pusat Pemerintahan
b. Perdagangan dan Jasa Regional
c. Industri Terbatas
d. Industri Besar dan Manufaktur
e. Agribisnis
f. Permukiman
Program Prioritas:
a. Pengembangan Cibinong Central Bussiness District (CCBD) à kawasan ‘sport center’, revitalisasi kawasan Mayor Oking, penataan kawasan industri
b. Pembangunan Jalan Bojonggede - Kemang
c. Pembangunan Jalan Kandang Roda - Pakansari
d. Pembangunan terminal agribisnis
2. Cluster Parung (Parung, Gunung Sindur, Ciseeng, Kemang, Rancabungur, Parung Panjang, Tenjo, Rumpin)
Peran dan Fungsi :
a. Perdagangan dan Jasa
b. Permukiman
c. Industri Menengah
d. Agribisnis
e. Industri Besar dan Manufaktur
f. Pertambangan
Program Prioritas :
a. Perencanaan Pembangunan Rumah sakit Bogor Utara
b. Pembangunan Terminal Parung
c. Pemindahan Kantor Kecamatan Parung
3. Cluster Klapanunggal (Cileungsi, Gunung Putri, Klapanunggal, Cariu, Jonggol, Sukamakmur, Tanjungsari)
Peran dan Fungsi :
a. Perdagangan dan Jasa
b. Industri Besar dan Manufaktur
c. Permukiman
d. Agribisnis dan Agroindustri
e. Pariwisata
Program Prioritas :
a. Pembangunan Pasar Induk dan Terminal Agribisnis Regional
b. Revitalisasi Kawasan Simpang Susun Cileungsi
c. Optimalisasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Terminal Cileungsi
4. Cluster Ciawi (Ciawi, Cisarua, Megamendung, Cigombong, Cijeruk, Taman sari, Ciomas)
Peran dan Funngsi :
a. Perdagangan dan Jasa
b. Pariwisata
c. Agribisnis
d. Industri Kecil
Program Prioritas :
a. Pembangunan Pasar Induk
b. Penataan kota terpadu di Cigombong
5. Cluster Leuwiliang (Leuwiliang, Dramaga, Ciampea, Cibungbulang, Leuwisadeng, Pamijahan, Tenjolaya, Jasinga, Cigudeg, Nanggung, Sukajaya)
Peran dan Fungsi :
a. Perdagangan dan Jasa,
b. Agribisnis
c. Agroindustri
d. Pendidikan
e. Industri Kecil
f. Pariwisata
g. Pertambangan
Program prioritas:
a. Pembangunan Jalan Lingkar Selatan
Pembagian wilayah ini dibuat agar pembangunan yang terjadi dapat sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik dari masing-masing daerah. Namun pada kenyataannya permasalahan di lapangan tidak sesederhana yang kita bayangkan. Mental masyarakat kita yang cenderung ingin “enaknya sendiri”, membuat mereka mengambil hak yang bukan hak mereka, khususnya dalam pendataan keluarga miskin. Mereka mengaku miskin, padahal secara nampak fisik tidak mencakup kriteria-kriteria yang dbuat BPS di atas. Ini merupakan permasalahan, karena kondisi ini, banyak warga miskin yang seharusnya mendapat bantuan jadi tidak mendapat bantuan sebagaimana mestinya. Masih banyak lagi kendala-kendala yang terjadi di lapangan, mulai dari ketidaksiapan sistem hingga “kenakalan” aparatur pemerintah dan masyarakat itu sendiri.
Mengentaskan kemiskinan merupakan tugas kita bersama, antara mahasiswa, masyarakat dan Pemerintah Daerah. Pengentasan kemiskinan hendaknya dijadikan program prioritas pemerintah daerah. Pengentasan difokuskan pada wilayah yang memiliki persentase rumah tangga miskin yang tinggi, yaitu Kecamatan Nanggung, Sukajaya, Ciseeng, Cijeruk, Tanjung Sari, dan Cariu. Pemerintah perlu melakukan pelatihan-pelatihan keterampilan untuk menambah penghasilan bagi rumah tangga di Kabupaten Bogor. Pelaksanaan pelatihan-pelatihan ini dapat bekerja sama dengan mahasiswa melalui program Bina Desa, Community Development, dan Praktek Lapang dari masing-masing kampus. Masyarakat pun dapat membantu pengentasan kemiskinan dengan menyisihkan sebagian rizkinya ke lembaga-lembaga pemberdayaan masyarakat. Dana tersebut nantinya akan digunakan untuk melaksanakan program-program pemberdayan masyarakat yang berhubungan dengan pengentasan kemiskinan. Jika hal ini ini telah dipadukan, bukan tidak mungkin Kabupaten Bogor bebas kemacetan akan segera tercapai.
*Kordinator BEM se Bogor
Hendra Etri Gunawan*
Kemiskinan merupakan suatu permasalahan yang dihadapi oleh negara-negara berkembang, termasuk di Indonesia. Kemiskinan menyangkut suatu kondisi kekurangan dari sebuah tuntutan kehidupan yang paling minimum, khususnya dari aspek konsumsi, pendapatan, dan kebutuhan sosial. Jumlah penduduk miskin di Indonesia berfluktuasi dari tahun ke tahun. Fluktuasi tersebut juga terjadi di Jawa Barat. Jumlah penduduk miskin di Jawa Barat relatif menurun dari tahun 2003 hingga 2004, kemudian meningkat kembali hingga tahun 2006. Sementara itu, hasil pendataan program layak perlindungan sosial (PPLS) dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bogor, jumlah rumah tangga miskin di Kabupaten adalah 257.013 Rumah Tangga (1.105.156 Jiwa) atau 24,68% dari jumlah masyarakat Kabupaten Bogor. Jumlah tersebut merupakan yang paling besar di Jawa Barat. Masih menurut data BPS, kepadatan penduduk Kabupaten Bogor adalah 1.5942 jiwa per km2. Kepadatan penduduk tersebut berdampak dalam penyediaan infrastruktur serta lapangan pekerjaan yang memadai dan menjadi beban dalam proses pembangunan. Jika berkualitas rendah akan meningkatkan kemiskinan di Kabupaten Bogor.
Indikator kemiskinan yang digunakan BPS ada 14 diantaranya: luas lantai bangunan tempat tinggal, jenis lantai bangunan tempat tinggal, jenis dinding bangunan tempat tinggal, sumber air minum, penggunaan fasilitas buang air besar, jenis bahan bakar untuk masak sehari-hari, sumber penerangan rumah tangga, kepemilikan aset minimal senilai Rp 500.000, frekuensi makan dalam sehari, pembelian pakaian baru dalam setahun, pembelian daging/ayam/susu dalam seminggu, kemampuan berobat ke puskesmas atau poliklinik, pendidikan tertinggi kepala rumah tangga, dan bidang pekerjaan utama kepala rumah tangga.Menurut BPS, suatu rumah tangga dapat dikatakan miskin jika memenuhi minimal sembilan dari 14 indikator yang ditetapkan.
Berbagai program telah dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Bogor, salah satunya adalah dengan membagi wilayah Kabupaten Bogor menjadi 4 wilayah pengembangan (BAPPEDA,2010):
1. Cluster Cibinong Raya (Cibinong, Citeureup, Bojong Gede, Sukaraja, Babakan Madang, Tajur Halang).
Peran dan Fungsi:
a. Pusat Pemerintahan
b. Perdagangan dan Jasa Regional
c. Industri Terbatas
d. Industri Besar dan Manufaktur
e. Agribisnis
f. Permukiman
Program Prioritas:
a. Pengembangan Cibinong Central Bussiness District (CCBD) à kawasan ‘sport center’, revitalisasi kawasan Mayor Oking, penataan kawasan industri
b. Pembangunan Jalan Bojonggede - Kemang
c. Pembangunan Jalan Kandang Roda - Pakansari
d. Pembangunan terminal agribisnis
2. Cluster Parung (Parung, Gunung Sindur, Ciseeng, Kemang, Rancabungur, Parung Panjang, Tenjo, Rumpin)
Peran dan Fungsi :
a. Perdagangan dan Jasa
b. Permukiman
c. Industri Menengah
d. Agribisnis
e. Industri Besar dan Manufaktur
f. Pertambangan
Program Prioritas :
a. Perencanaan Pembangunan Rumah sakit Bogor Utara
b. Pembangunan Terminal Parung
c. Pemindahan Kantor Kecamatan Parung
3. Cluster Klapanunggal (Cileungsi, Gunung Putri, Klapanunggal, Cariu, Jonggol, Sukamakmur, Tanjungsari)
Peran dan Fungsi :
a. Perdagangan dan Jasa
b. Industri Besar dan Manufaktur
c. Permukiman
d. Agribisnis dan Agroindustri
e. Pariwisata
Program Prioritas :
a. Pembangunan Pasar Induk dan Terminal Agribisnis Regional
b. Revitalisasi Kawasan Simpang Susun Cileungsi
c. Optimalisasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Terminal Cileungsi
4. Cluster Ciawi (Ciawi, Cisarua, Megamendung, Cigombong, Cijeruk, Taman sari, Ciomas)
Peran dan Funngsi :
a. Perdagangan dan Jasa
b. Pariwisata
c. Agribisnis
d. Industri Kecil
Program Prioritas :
a. Pembangunan Pasar Induk
b. Penataan kota terpadu di Cigombong
5. Cluster Leuwiliang (Leuwiliang, Dramaga, Ciampea, Cibungbulang, Leuwisadeng, Pamijahan, Tenjolaya, Jasinga, Cigudeg, Nanggung, Sukajaya)
Peran dan Fungsi :
a. Perdagangan dan Jasa,
b. Agribisnis
c. Agroindustri
d. Pendidikan
e. Industri Kecil
f. Pariwisata
g. Pertambangan
Program prioritas:
a. Pembangunan Jalan Lingkar Selatan
Pembagian wilayah ini dibuat agar pembangunan yang terjadi dapat sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik dari masing-masing daerah. Namun pada kenyataannya permasalahan di lapangan tidak sesederhana yang kita bayangkan. Mental masyarakat kita yang cenderung ingin “enaknya sendiri”, membuat mereka mengambil hak yang bukan hak mereka, khususnya dalam pendataan keluarga miskin. Mereka mengaku miskin, padahal secara nampak fisik tidak mencakup kriteria-kriteria yang dbuat BPS di atas. Ini merupakan permasalahan, karena kondisi ini, banyak warga miskin yang seharusnya mendapat bantuan jadi tidak mendapat bantuan sebagaimana mestinya. Masih banyak lagi kendala-kendala yang terjadi di lapangan, mulai dari ketidaksiapan sistem hingga “kenakalan” aparatur pemerintah dan masyarakat itu sendiri.
Mengentaskan kemiskinan merupakan tugas kita bersama, antara mahasiswa, masyarakat dan Pemerintah Daerah. Pengentasan kemiskinan hendaknya dijadikan program prioritas pemerintah daerah. Pengentasan difokuskan pada wilayah yang memiliki persentase rumah tangga miskin yang tinggi, yaitu Kecamatan Nanggung, Sukajaya, Ciseeng, Cijeruk, Tanjung Sari, dan Cariu. Pemerintah perlu melakukan pelatihan-pelatihan keterampilan untuk menambah penghasilan bagi rumah tangga di Kabupaten Bogor. Pelaksanaan pelatihan-pelatihan ini dapat bekerja sama dengan mahasiswa melalui program Bina Desa, Community Development, dan Praktek Lapang dari masing-masing kampus. Masyarakat pun dapat membantu pengentasan kemiskinan dengan menyisihkan sebagian rizkinya ke lembaga-lembaga pemberdayaan masyarakat. Dana tersebut nantinya akan digunakan untuk melaksanakan program-program pemberdayan masyarakat yang berhubungan dengan pengentasan kemiskinan. Jika hal ini ini telah dipadukan, bukan tidak mungkin Kabupaten Bogor bebas kemacetan akan segera tercapai.
*Kordinator BEM se Bogor
Rabu, 28 April 2010
Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Bogor
Tertingi di Jawa Barat
Tertingi di Jawa Barat
Kemiskinan merupakan suatu permasalahan yang dihadapi oleh negara-negara berkembang, termasuk di Indonesia. Kemiskinan menyangkut suatu kondisi kekurangan dari sebuah tuntutan kehidupan yang paling minimum, khususnya dari aspek konsumsi, pendapatan, dan kebutuhan sosial. Jumlah penduduk miskin di Indonesia berfluktuasi dari tahun ke tahun. Fluktuasi tersebut juga terjadi di Jawa Barat. Jumlah penduduk miskin di Jawa Barat relatif menurun dari tahun 2003 hingga 2004, kemudian meningkat kembali hingga tahun 2006. Sementara itu, hasil pendataan program layak perlindungan sosial (PPLS) dari BPS Kabupaten Bogor, jumlah rumah tangga miskin di Kabupaten adalah 257.013 Rumah Tangga (1.105.156 Jiwa) atau 24,68% dari jumlah masyarakat Kabupaten Bogor.Jumlah tersebut merupakan yang paling besar di Jawa Barat. Menurut data BPS (2008), kepadatan penduduk Kabupaten Bogor adalah 1.5942 jiwa per km2. Kepadatan penduduk tersebut berdampak dalam penyediaan infrastruktur serta lapangan pekerjaan yang memadai dan menjadi beban dalam proses pembangunan. Jika berkualitas rendah akan meningkatkan kemiskinan di Kabupaten Bogor.
Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2008-2013 Kabupaten Bogor, Wilayah Kabupaten Bogor terdiri dari 4 cluster pengembangan (BAPPEDA,2010):
1. Cluster Cibinong Raya (Cibinong, Citeureup, Bojong Gede, Sukaraja, Babakan Madang, Tajur Halang).
2. Cluster Parung (Parung, Gunung Sindur, Ciseeng, Kemang, Rancabungur, Parung Panjang, Tenjo, Rumpin)
3. Cluster Klapanunggal (Cileungsi, Gunung Putri, Klapanunggal, Cariu, Jonggol, Sukamakmur, Tanjungsari)
4. Cluster Ciawi (Ciawi, Cisarua, Megamendung, Cigombong, Cijeruk, Taman sari, Ciomas)
5. Cluster Leuwiliang (Leuwiliang, Dramaga, Ciampea, Cibungbulang, Leuwisadeng, Pamijahan, Tenjolaya, Jasinga, Cigudeg, Nanggung, Sukajaya)
Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2008-2013 Kabupaten Bogor, Wilayah Kabupaten Bogor terdiri dari 4 cluster pengembangan (BAPPEDA,2010):
1. Cluster Cibinong Raya (Cibinong, Citeureup, Bojong Gede, Sukaraja, Babakan Madang, Tajur Halang).
2. Cluster Parung (Parung, Gunung Sindur, Ciseeng, Kemang, Rancabungur, Parung Panjang, Tenjo, Rumpin)
3. Cluster Klapanunggal (Cileungsi, Gunung Putri, Klapanunggal, Cariu, Jonggol, Sukamakmur, Tanjungsari)
4. Cluster Ciawi (Ciawi, Cisarua, Megamendung, Cigombong, Cijeruk, Taman sari, Ciomas)
5. Cluster Leuwiliang (Leuwiliang, Dramaga, Ciampea, Cibungbulang, Leuwisadeng, Pamijahan, Tenjolaya, Jasinga, Cigudeg, Nanggung, Sukajaya)
Pembagian cluster ini disesuaikan dengan peran dan fungsi serta program prioritas dari masing2 cluster, diantaranya: pusat pemerintahan, perdagangan dan jasa regional, industri terbatas, industri besar dan manufaktur, agribisnis, permukiman, perdagangan dan jasa, permukiman, industri menengah, industri besar dan manufaktur, pertambangan, dll
Indikator kemiskinan yang digunakan berdasarkan BPS, yaitu luas lantai bangunan tempat tinggal, jenis lantai bangunan tempat tinggal, jenis dinding bangunan tempat tinggal, sumber air minum, penggunaan fasilitas buang air besar, jenis bahan bakar untuk masak sehari-hari, sumber penerangan rumah tangga, kepemilikan aset minimal senilai Rp 500.000, frekuensi makan dalam sehari, pembelian pakaian baru dalam setahun, pembelian daging/ayam/susu dalam seminggu, kemampuan berobat ke puskesmas atau poliklinik, pendidikan tertinggi kepala rumah tangga, dan bidang pekerjaan utama kepala rumah tangga. Menurut BPS, suatu rumah tangga dapat dikatakan miskin jika memenuhi minimal sembilan dari 14 indikator yang ditetapkan.
Penanggulangan kemiskinan hendaknya difokuskan pada wilayah yang memiliki persentase rumah tangga miskin yang tinggi. Di kabupaten Bogor wilayah-wilayah yang memiliki presentase rumah tangga miskin yang tingggi yaitu Kecamatan Nanggung, Sukajaya, Ciseeng, Cijeruk, Tanjung Sari, dan Cariu (Estrellita Lindiasari, 2008). Selain itu, pemerintah perlu melakukan pelatihan-pelatihan keterampilan untuk menambah penghasilan bagi rumah tangga di Kabupaten Bogor. Sebaiknya dilakukan penelitian mengenai karakteristik kemiskinan yang mencakup seluruh kecamatan di Kabupaten Bogor.
Demikianlah tersebut hasil audiensi BEM se Bogor dengan pihak BAPPEDA Kabupaten Bogor terkait permasalahan kemiskinan di Kabupaten Bogor. Audiensi ini dilaksanakan pada hari Kamis 22 April 2010 pukul 10.00 di Ruang Sidang BAPPEDA. Permasalahan kemiskinan adalah permasalahn kita bersama. Besar harapannya kita dapat bersama-sama memantau dan mengontrol kebijakan pemerintah terkait permasalah berikut. BEM se Bogor berkomitmen untuk bersama mewujudkan rakyat Kabupaten Bogor yang sejahtera.
Indikator kemiskinan yang digunakan berdasarkan BPS, yaitu luas lantai bangunan tempat tinggal, jenis lantai bangunan tempat tinggal, jenis dinding bangunan tempat tinggal, sumber air minum, penggunaan fasilitas buang air besar, jenis bahan bakar untuk masak sehari-hari, sumber penerangan rumah tangga, kepemilikan aset minimal senilai Rp 500.000, frekuensi makan dalam sehari, pembelian pakaian baru dalam setahun, pembelian daging/ayam/susu dalam seminggu, kemampuan berobat ke puskesmas atau poliklinik, pendidikan tertinggi kepala rumah tangga, dan bidang pekerjaan utama kepala rumah tangga. Menurut BPS, suatu rumah tangga dapat dikatakan miskin jika memenuhi minimal sembilan dari 14 indikator yang ditetapkan.
Penanggulangan kemiskinan hendaknya difokuskan pada wilayah yang memiliki persentase rumah tangga miskin yang tinggi. Di kabupaten Bogor wilayah-wilayah yang memiliki presentase rumah tangga miskin yang tingggi yaitu Kecamatan Nanggung, Sukajaya, Ciseeng, Cijeruk, Tanjung Sari, dan Cariu (Estrellita Lindiasari, 2008). Selain itu, pemerintah perlu melakukan pelatihan-pelatihan keterampilan untuk menambah penghasilan bagi rumah tangga di Kabupaten Bogor. Sebaiknya dilakukan penelitian mengenai karakteristik kemiskinan yang mencakup seluruh kecamatan di Kabupaten Bogor.
Demikianlah tersebut hasil audiensi BEM se Bogor dengan pihak BAPPEDA Kabupaten Bogor terkait permasalahan kemiskinan di Kabupaten Bogor. Audiensi ini dilaksanakan pada hari Kamis 22 April 2010 pukul 10.00 di Ruang Sidang BAPPEDA. Permasalahan kemiskinan adalah permasalahn kita bersama. Besar harapannya kita dapat bersama-sama memantau dan mengontrol kebijakan pemerintah terkait permasalah berikut. BEM se Bogor berkomitmen untuk bersama mewujudkan rakyat Kabupaten Bogor yang sejahtera.
Keterangan lebih lanjut dapat menghubungi:
Hendra Etri Gunawan (Kordinator BEM se Bogor)
085692610262, etrigunawanhendra@gmail.com, bemsebogoraya@gmail.com
Langganan:
Postingan (Atom)