Oleh
Hendra Etri Gunawan*
Nuansa keterbukaan dan dialogis memberikan warna tersendiri dalam pembentukan sistem IPB Social Politic Center (ISPC) tahun ini. Setiap orang merasa perlu untuk memikirkan dan memberikan masukan atas sistem yang ada. Banyak evaluasi dan masukan yang masuk, guna memastikan sistem IPSC hari ini harus lebih baik dari tahun lalu.
Membumikan ISPC. Kata inilah yang menjadi PR besar perbaikan sistem pergerakan mahasiswa IPB. Pembumian yang dimaksud bukan sekedar ISPC sebagai sebuah badan pergerakan tapi lebih dari itu bagaimana membentuk budaya dan nuansa pergerakan yang dapat diterima oleh seluruh lapisan mahasiswa. Sedih rasanya, disaat ada diantara kita yang melihat sebelah mata apa yang dikerjakan oleh yang lain. “Kenapa kita harus aksi? Masih banyak cara lain untuk memberikan kontribusi ke Bangsa ini”, tukas mahasiswa itu. Mereka seakan melihat kontribusi mahasiswa yang ikut aksi adalah perbuatan yang sia-sia. Inilah gambaran nyata tentang perbedaan yang terjadi di tubuh mahasiswa itu sendiri.
Sedikit mengulas ulang tentang apa yang dimaksud gerakan mahasiswa. Gerakan mahasiswa adalah gerakan moral dan politik nilai. Gerakan ini ada sebagai penyambung lidah antara masyarakat dan pemerintah. Tujuan gerakan mahasiswa adalah terwujudnya sebuah konsep keadilan atas berlangsungnya pembangunan di Bangsa ini. Keadilan yang dimaksud adalah dalam konteks kebijakan dan dalam aplikasi dilapangan. Turunan dari tujuan ini adalah bagaimana mahasiswa dapat menempatkan diri sebagai kontrol sosial atas berlangsungnya pembangunan tersebut. Disini fungsi pengendalian dijalankan dengan tujuan agar setiap hal yang telah direncanakan atau dijanjikan dapat terlaksana sebagaimana mestinya. Gerakan ini yang disebut dengan gerakan vertical, sebuah gerakan sebagai upaya untuk mengontrol segala kebijakan ataupun aplikasi kebijakan para pemimpin yang sedang berkuasa. Kajian, audiensi, propaganda media dan aksi jalanan bagian dari tools yang digunakan untuk mencapai tujuan ini (kontrol sosial,red).
Pada sisi lain, kita harus pula dapat memaknai bahwa adanya kita karena ada masyarakat disana. Kita ada karena jerit tangis rakyat atas ketidakadilan para penguasa. Kita adalah corong masyarakat. Dalam hal ini, kedekatan kita kepada masyarakat menjadi salah satu tolak ukur mendasar atas esensi adanya kita. Inilah gerakan yang kita pahami sebagai gerakan horizontal mahasiswa. Gerakan ini menjadi bagian yang tidak boleh terlupakan. Selain menjadi kaum “langitan”, mahasiswa juga harus dapat membuktikan bahwa adanya mereka dapat memberikan solusi dan kontribusi nyata atas permasalahan yang ada dalam masyarakat. Masyarakat yang notabenenya adalah kaum yang “tidak tau apa-apa”, yang terpikir oleh mereka hanya bagaimana dapat makan dengan harga yang murah, dapat tidur nyenyak dengan rumah sewajarnya, dan sekolah untuk sekedar mencari kerja. Mereka tidak peduli dengan sepak terjang baik buruknya penguasa. Maka hal yang sangat wajar apabila ditengah diktatorisme Presiden Soeharto, masih banyak masyarakat yang mengaguminya, kerena pada masa pemerintahannya masyarakat merasakan segala sesuatunya menjadi sangat murah dan mudah.
Gerakan horizontal dan gerakan vertical bukanlah 2 gerakan yang terpisah. Dua gerakan ini akan sangat mempengaruhi efektifitas dan efisiensi masing-masing. Semakin dekat kita dengan masyarakat, akan semakin mudah masyarakat menerima pencerdasan atas isu atau permasalahan yang kita bawa. Disaat masyarakat sudah dapat “dicerdaskan” dengan baik, tinggallah menunggu waktu akan adanya people power yang akan lebih dahsyat dari kekuatan penguasa manapun.
Hanya saja pada evaluasinya gerakan mahasiswa semakin “terbang tingggi” meninggalkan masyarakat dan mahasiswa yang lain pada umumnya. Gerakan mahasiswa semakin jauh tak terjangkau dan memberikan kesan ekslusif tersendiri. Gerakan politik mahasiswa yang seharusnya adalah gerakan politik nilai, kini berubah menjadi gerakan politik praktis dan pragmatis. Idealisme menjadi kata yang tabu dalam setiap kebijakan-kebijakan yang diambil. Pantas saja jikalau gerakan mahasiswa semakin kurang mendapat tempat di hati mahasiswa umum dan masyarakat. Ini adalah PR kita bersama sebagai insan pergerakan mahasiswa. Bagaimana kita bisa kembali mengambil hati mahasiswa umum dan masyarakat serta kembali “membumikan” gerakan mahasiswa.
Mulai dengan berpikir inklusif dan membangun keterlibatan terhadap semua stackholder yang ada. Bangun titik temu dan kegiatan-kegiatan dialogis. Turun langsung ke masyarakat dan sambangi kantin-kantin kampus tempat mahasiswa umum berkumpul santai. Mulailah berbicara dengan bahasa mereka. Bukan sekedar sekali tapi lakukanlah pendekatan yang konsisten. Penulis meyakini, gerakan-gerakan besar yang ada, bukan berawal dari tingginya gedung-gedung megah atau nyamannya student center kita, tapi berawal dari pembicaraan-pembicaraan ringan di kantin-kantin kampus. Dari sanalah people power itu akan terbentuk. Disaat semua mahasiswa merasakan apa yang kita resahkan bersama. Dan karena itulah mereka bergerak. Karena mahasiswa adalah fenomena.
*Menteri Kebijakan Daerah BEM KM IPB;
Kordinator BEM se Bogor
Kamis, 17 Juni 2010
Solusi Kemacetan Bogor
Oleh
Hendra Etri Gunawan*
Visi Kota Bogor sebagai kota jasa 2025 nampaknya akan jauh terealisasi. Kota jasa yang identik dengan kenyamanan, masih sangat jauh dari kondisi kota Bogor saat ini. Banyak masyarakat luar Bogor yang mengeluh harus menempuh waktu berjam-jam untuk menempuh jarak yang relative dekat dari satu tempat ke tempat lain di Bogor. Awalnya ingin berjalan-jalan tuk sekedar refreshing, malah tambah stress dengan kondisi kemacetan jalan-jalan yang dilalui.
Kondisi kemacetan seperti ini sudah menjadi hal biasa bagi masyarakat Bogor. Kota Bogor sebagai kota hujan kini berubah sebagai kota 1001 angkot, sebagai gambaran begitu parahnya kemacetan di Bogor kita tercinta ini. Kemacetan pada prinsipnya terjadi akibat tidak seimbangnya antara jumlah kendaraan yang melintas dengan tersedianya jaringan jalan. Peningkatan jumlah kendaraan tidak sebanding dengan pertumbuhan jaringan jalan yang ada. Kapasitas jalan yang ada pun, tidak dapat sepenuhnya digunakan untuk berkendara, karena ada faktor hambatan samping, yaitu kendaraan yang parkir di pinggir jalan dan beberapa pedagang kaki lima yang juga turut mengambil tempat di jalan. Hal ini membuat ruas jalan semakin sempit bagi kendaraan yang melintas. Selain itu tidak meratanya pusat kegiatan perekonomian di suatu daerah menjadi salah satu penyebab kemacetan. Tenaga kerja dari berbagai daerah bergerak bersama-sama menuju daerah pusat kegiatan tersebut, sehingga pergerakan transportasi semakin banyak serta menumpuk pada daerah itu dan terjadilah kemacetan.
Ditambah lagi oleh faktor manusia itu sendiri, yaitu para pengguna kendaraan tersebut. Ketidakdisiplinan para pengguna jalan juga menjadi faktor lain yang menyebabkan terjadinya kemacetan di jalan. Sebagai contoh, kendaraan umum, seperti angkot, mikrolet, ataupun bis yang menaikkan dan menurunkan penumpang di sembarang tempat. Tidak hanya dari pihak angkutan umum, tetapi penumpangnya juga kurang sadar dimana sebaiknya tempat menunggu dan menghentikan kendaraan umum. Selain itu mobil dan motor juga tidak disiplin dalam mematuhi rambu-rambu yang berlaku. Seringkali kendaraan diparkir secara sembarangan dan para pengemudi mengendarai kendaraannya dengan kurang sopan.
BEM se Bogor memandang masalah kemacetan adalah salah satu masalah krusial yang harus segera diatasi Pemerintah Kota Bogor, mengingat visi kota Bogor 2025 adalah sebagai kota jasa. Selain itu masalah kemacetan adalah salah satu masalah yang sangat dekat dengan kepentingan masyarakat. Banyak masyarakat yang dirugikan baik dari sisi ekonomi maupun dari sisi yang lain. Pada rapat gelar rapat dengar pendapat antara Pansus Transportasi dengan para Stakholder yang ada di Bogor. BEM Se-Bogor(BSB) adalah salah satunya. Dalam Pembahasan itu, BSB menyampaikan usulan solusi:
Berdasarkan penanggung jawab, kami membagi solusi kedalam dua bagian, yaitu:
1. Pemerintah (Walikota beserta jajarannya)
Dinas Pendidikan
Pemerintah, khususnya Dinas Pendidikan disarankan untuk memasukan Pendidikan Karakter secara eksplisit ke dalam kurikulum pendidikan, dari anak berusia TK hingga perguruan tinggi. Nilai Karakter yang ditanamkan minimal adalah tentang penggunaan jalan raya. Sifatnya tidak terbatas pada pengetahuan (knowing), tapi juga sampai pada tataran acting-melakukan nilai-nilai karakter yang diketahui tersebut. Solusi ini sifatnya jangka panjang dan tidak bisa terburu-buru dalam menikmati hasilnya. Tetapi, kami yakin dari sinilah perbaikan transportasi akan dimulai.
Dinas Sosial
Dinas Sosial dapat bekerja sama dengan KADIN untuk merelokasi PKL (Pedagang Kaki Lima). Secara teknis, kami yakin pemerintah mampu melakukan relokasi ini. Tetapi yang sering menjadi masalah dalam relokasi PKL adalah bagiamana PKL mendapatkan tempat yang layak untuk berjualan (baik secara analisis Ekonomi maupun kepatutan tempat) dan cara pemerintah merelokasi. Kami sangat tidak menyarankan perelokasian menggunakan kekerasan dan paksaan. Kami yakin, PKL akan mau direlokasi jika kita mampu memberi pengertian dengan baik dan menghargai mereka sebagaimana kita mau dihargai. Harapannya setelah PKL berada ditempat yang seharusnya (tidak di bahu jalan) kemacetan dapat terkurangi.
Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
Perbaikan tata ruang secara menyeluruh sangat diharapkan dalam penuntasan kasus Kemacetan di Bogor. Hal ini meliputi sistem pengairan, trotoar, dan pemberian izin pendirian bangunan bagi sentra usaha bisnis dalam hal ini adalah mall. Pemerataan sentra bisnis juga perlu dilakukan sehingga kepadatan bisa dikurangi dan tidak terkonsentrasi pada satu titik.
Pemerintah dengan segala program kerjanya untuk mengatasi kemacetan merupakan salah satu indikasi kebaikan yang perlu dihargai. Hanya saja program-program yang dilaksanakan dirasa hanya sekedar tambal sulam atas permasalahan yang ada. Satu selesai, akan timbul masalah baru yang lain. Maka Badan Perncanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) yang memiliki wewenang dan tugas dalam hal ini diharapkan dapat membuat grand design yang komprehensif dan jangka panjang, sehingga permasalahan yang ada dapat diselesaikan dan menjadi penunjang untuk menuju visi kota Bogor sebagai kota jasa 2025. Kekonsistenan dalam melaksanakan program tersebut pun sangat perlu dilakukan. Sehingga, kemajuan dan perbaikan transportasi yang dihasilkan dapat terus meningkat, bukan sebaliknya. Selain itu, perlu juga adanya supermasi hukum yang jelas terhadap para pengguna jalan yang melanggar peraturan berlalu lintas. Tidak ada tawar menawar dalam sanksi dan tidak ada pemakluman terhadap kesalahan, siapapun yang melakukannya.
2. Masyarakat (Civil Society)
Jika dalam tataran Organda dan Dinas perhubungan masalah yang selalu mendapat prioritas pembahasan adalah banyaknya angkot yang ada di Kota Bogor, maka kami ingin mengatakan bahwa ada sebagian masyarakat yang berperan aktif dalam menambah volume kendaraan yang ada di jalanan. Bagian masyarakat ini yang tidak bisa dikendalikan oleh pemerintah. Karena walau bagaimanapun pembelian mobil pribadi merupakan Hak Preoregatif setiap orang di Negeri ini. Jika pemerintah tidak mampu mengingatkan, maka kesadaran diri adalah kuncinya. Konsep Penyadaran diri, akan kami bahas di bagian selanjutnya.
Pemilik Usaha
Hal lain yang sering menjadi pemicu kemacetan adalah adanya mobil yang parkir di depan pusat perbelanjaan. Kami tidak menyalahkan pemilik kendaraan, tapi yang patut dipertanyakan adalah apakah pemilik usaha yang ada di sepanjang jalan Kota Bogor itu telah menyediakan sarana parkir yang memadai bagi para pengunjung toko mereka? Jika belum, maka kami sarankan pemerintah untuk mengkaji ulang pemberian izin pendirian usaha. Hal ini mungkin terdengar sulit. Tapi itulah masalah. Tidak akan ada solusi konkrit tanpa kesungguhan.
Mahasiswa
Menilik paradigma mahasiswa yang berbasis pada intelektualitas, kami tidak bermaksud memposisikan mereka sebagai dewa yang tidak pernah salah atau teknisi yang serba bisa tetapi lebih kepada sebagai tenaga penggerak baik secara horizontal ke masyarakat maupun secara vertical kepada pemerintah. Penanganan kansus transportasi, kami melihat perlu penanganan yang menyeluruh. Konsep yang digunakan dalam kasus ini adalah adanya Pemasaran Sosial di tingkat masyarakat. Pemasaran Sosial yang dimaksud bertujuan untuk mengkampanyekan tentang apa yang kita inginkan diketahui masyarakat sehingga melahirkan pemahaman dan tindakan yang nyata untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dalam Pemasaran sosial, Sasaran edukasi terbagi dalam tiga segmen:
1. Sasaran primer melingkupi pedagang kaki lima, para supir angkot, penumpang angkot, dan pengguna jalan lainnya. Sasaran Primer adalah sasaran yang kita ingin diubah perilakunya. Teknis yang kita gunakan untuk melakukan kampanye kepada mereka adalah dengan sosialisasi langsung dan internalisasi nilai.
2. Sasaran Sekunder meliputi Organda, sekolah, dan perguruan tinggi. Sasaran sekunder adalah sasaran yang akan mendukung sasaran primer melakukan perubahan. Teknis yang dapat dilakukan adalah dengan audiensi dan sosialisasi.
3. Sasaran tersier adalah sasaran yang memberikan pendanaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program ini. Melingkupi pemerintah (Walikota beserta jajarannya) dan DPRD.
Demikianlah masukan solusi kemacetan Bogor dari hasil kajian BEM se Bogor. Permasalahan ini adalah permasalahan kita bersama, bukan hanya pemerintah kota. Masyarakat, mahasiswa harus dapat bersatu padu menyelesaikan masalah yang sudah menahun ada di tengah-tengah kita. Bogor bebas kemacetan akan jadi nyata, bukan sekedar mimpi.
*Kordinator BEM se Bogor
Hendra Etri Gunawan*
Visi Kota Bogor sebagai kota jasa 2025 nampaknya akan jauh terealisasi. Kota jasa yang identik dengan kenyamanan, masih sangat jauh dari kondisi kota Bogor saat ini. Banyak masyarakat luar Bogor yang mengeluh harus menempuh waktu berjam-jam untuk menempuh jarak yang relative dekat dari satu tempat ke tempat lain di Bogor. Awalnya ingin berjalan-jalan tuk sekedar refreshing, malah tambah stress dengan kondisi kemacetan jalan-jalan yang dilalui.
Kondisi kemacetan seperti ini sudah menjadi hal biasa bagi masyarakat Bogor. Kota Bogor sebagai kota hujan kini berubah sebagai kota 1001 angkot, sebagai gambaran begitu parahnya kemacetan di Bogor kita tercinta ini. Kemacetan pada prinsipnya terjadi akibat tidak seimbangnya antara jumlah kendaraan yang melintas dengan tersedianya jaringan jalan. Peningkatan jumlah kendaraan tidak sebanding dengan pertumbuhan jaringan jalan yang ada. Kapasitas jalan yang ada pun, tidak dapat sepenuhnya digunakan untuk berkendara, karena ada faktor hambatan samping, yaitu kendaraan yang parkir di pinggir jalan dan beberapa pedagang kaki lima yang juga turut mengambil tempat di jalan. Hal ini membuat ruas jalan semakin sempit bagi kendaraan yang melintas. Selain itu tidak meratanya pusat kegiatan perekonomian di suatu daerah menjadi salah satu penyebab kemacetan. Tenaga kerja dari berbagai daerah bergerak bersama-sama menuju daerah pusat kegiatan tersebut, sehingga pergerakan transportasi semakin banyak serta menumpuk pada daerah itu dan terjadilah kemacetan.
Ditambah lagi oleh faktor manusia itu sendiri, yaitu para pengguna kendaraan tersebut. Ketidakdisiplinan para pengguna jalan juga menjadi faktor lain yang menyebabkan terjadinya kemacetan di jalan. Sebagai contoh, kendaraan umum, seperti angkot, mikrolet, ataupun bis yang menaikkan dan menurunkan penumpang di sembarang tempat. Tidak hanya dari pihak angkutan umum, tetapi penumpangnya juga kurang sadar dimana sebaiknya tempat menunggu dan menghentikan kendaraan umum. Selain itu mobil dan motor juga tidak disiplin dalam mematuhi rambu-rambu yang berlaku. Seringkali kendaraan diparkir secara sembarangan dan para pengemudi mengendarai kendaraannya dengan kurang sopan.
BEM se Bogor memandang masalah kemacetan adalah salah satu masalah krusial yang harus segera diatasi Pemerintah Kota Bogor, mengingat visi kota Bogor 2025 adalah sebagai kota jasa. Selain itu masalah kemacetan adalah salah satu masalah yang sangat dekat dengan kepentingan masyarakat. Banyak masyarakat yang dirugikan baik dari sisi ekonomi maupun dari sisi yang lain. Pada rapat gelar rapat dengar pendapat antara Pansus Transportasi dengan para Stakholder yang ada di Bogor. BEM Se-Bogor(BSB) adalah salah satunya. Dalam Pembahasan itu, BSB menyampaikan usulan solusi:
Berdasarkan penanggung jawab, kami membagi solusi kedalam dua bagian, yaitu:
1. Pemerintah (Walikota beserta jajarannya)
Dinas Pendidikan
Pemerintah, khususnya Dinas Pendidikan disarankan untuk memasukan Pendidikan Karakter secara eksplisit ke dalam kurikulum pendidikan, dari anak berusia TK hingga perguruan tinggi. Nilai Karakter yang ditanamkan minimal adalah tentang penggunaan jalan raya. Sifatnya tidak terbatas pada pengetahuan (knowing), tapi juga sampai pada tataran acting-melakukan nilai-nilai karakter yang diketahui tersebut. Solusi ini sifatnya jangka panjang dan tidak bisa terburu-buru dalam menikmati hasilnya. Tetapi, kami yakin dari sinilah perbaikan transportasi akan dimulai.
Dinas Sosial
Dinas Sosial dapat bekerja sama dengan KADIN untuk merelokasi PKL (Pedagang Kaki Lima). Secara teknis, kami yakin pemerintah mampu melakukan relokasi ini. Tetapi yang sering menjadi masalah dalam relokasi PKL adalah bagiamana PKL mendapatkan tempat yang layak untuk berjualan (baik secara analisis Ekonomi maupun kepatutan tempat) dan cara pemerintah merelokasi. Kami sangat tidak menyarankan perelokasian menggunakan kekerasan dan paksaan. Kami yakin, PKL akan mau direlokasi jika kita mampu memberi pengertian dengan baik dan menghargai mereka sebagaimana kita mau dihargai. Harapannya setelah PKL berada ditempat yang seharusnya (tidak di bahu jalan) kemacetan dapat terkurangi.
Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
Perbaikan tata ruang secara menyeluruh sangat diharapkan dalam penuntasan kasus Kemacetan di Bogor. Hal ini meliputi sistem pengairan, trotoar, dan pemberian izin pendirian bangunan bagi sentra usaha bisnis dalam hal ini adalah mall. Pemerataan sentra bisnis juga perlu dilakukan sehingga kepadatan bisa dikurangi dan tidak terkonsentrasi pada satu titik.
Pemerintah dengan segala program kerjanya untuk mengatasi kemacetan merupakan salah satu indikasi kebaikan yang perlu dihargai. Hanya saja program-program yang dilaksanakan dirasa hanya sekedar tambal sulam atas permasalahan yang ada. Satu selesai, akan timbul masalah baru yang lain. Maka Badan Perncanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) yang memiliki wewenang dan tugas dalam hal ini diharapkan dapat membuat grand design yang komprehensif dan jangka panjang, sehingga permasalahan yang ada dapat diselesaikan dan menjadi penunjang untuk menuju visi kota Bogor sebagai kota jasa 2025. Kekonsistenan dalam melaksanakan program tersebut pun sangat perlu dilakukan. Sehingga, kemajuan dan perbaikan transportasi yang dihasilkan dapat terus meningkat, bukan sebaliknya. Selain itu, perlu juga adanya supermasi hukum yang jelas terhadap para pengguna jalan yang melanggar peraturan berlalu lintas. Tidak ada tawar menawar dalam sanksi dan tidak ada pemakluman terhadap kesalahan, siapapun yang melakukannya.
2. Masyarakat (Civil Society)
Jika dalam tataran Organda dan Dinas perhubungan masalah yang selalu mendapat prioritas pembahasan adalah banyaknya angkot yang ada di Kota Bogor, maka kami ingin mengatakan bahwa ada sebagian masyarakat yang berperan aktif dalam menambah volume kendaraan yang ada di jalanan. Bagian masyarakat ini yang tidak bisa dikendalikan oleh pemerintah. Karena walau bagaimanapun pembelian mobil pribadi merupakan Hak Preoregatif setiap orang di Negeri ini. Jika pemerintah tidak mampu mengingatkan, maka kesadaran diri adalah kuncinya. Konsep Penyadaran diri, akan kami bahas di bagian selanjutnya.
Pemilik Usaha
Hal lain yang sering menjadi pemicu kemacetan adalah adanya mobil yang parkir di depan pusat perbelanjaan. Kami tidak menyalahkan pemilik kendaraan, tapi yang patut dipertanyakan adalah apakah pemilik usaha yang ada di sepanjang jalan Kota Bogor itu telah menyediakan sarana parkir yang memadai bagi para pengunjung toko mereka? Jika belum, maka kami sarankan pemerintah untuk mengkaji ulang pemberian izin pendirian usaha. Hal ini mungkin terdengar sulit. Tapi itulah masalah. Tidak akan ada solusi konkrit tanpa kesungguhan.
Mahasiswa
Menilik paradigma mahasiswa yang berbasis pada intelektualitas, kami tidak bermaksud memposisikan mereka sebagai dewa yang tidak pernah salah atau teknisi yang serba bisa tetapi lebih kepada sebagai tenaga penggerak baik secara horizontal ke masyarakat maupun secara vertical kepada pemerintah. Penanganan kansus transportasi, kami melihat perlu penanganan yang menyeluruh. Konsep yang digunakan dalam kasus ini adalah adanya Pemasaran Sosial di tingkat masyarakat. Pemasaran Sosial yang dimaksud bertujuan untuk mengkampanyekan tentang apa yang kita inginkan diketahui masyarakat sehingga melahirkan pemahaman dan tindakan yang nyata untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dalam Pemasaran sosial, Sasaran edukasi terbagi dalam tiga segmen:
1. Sasaran primer melingkupi pedagang kaki lima, para supir angkot, penumpang angkot, dan pengguna jalan lainnya. Sasaran Primer adalah sasaran yang kita ingin diubah perilakunya. Teknis yang kita gunakan untuk melakukan kampanye kepada mereka adalah dengan sosialisasi langsung dan internalisasi nilai.
2. Sasaran Sekunder meliputi Organda, sekolah, dan perguruan tinggi. Sasaran sekunder adalah sasaran yang akan mendukung sasaran primer melakukan perubahan. Teknis yang dapat dilakukan adalah dengan audiensi dan sosialisasi.
3. Sasaran tersier adalah sasaran yang memberikan pendanaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program ini. Melingkupi pemerintah (Walikota beserta jajarannya) dan DPRD.
Demikianlah masukan solusi kemacetan Bogor dari hasil kajian BEM se Bogor. Permasalahan ini adalah permasalahan kita bersama, bukan hanya pemerintah kota. Masyarakat, mahasiswa harus dapat bersatu padu menyelesaikan masalah yang sudah menahun ada di tengah-tengah kita. Bogor bebas kemacetan akan jadi nyata, bukan sekedar mimpi.
*Kordinator BEM se Bogor
Rabu, 16 Juni 2010
Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Bogor Tertinggi di Jawa Barat
Oleh
Hendra Etri Gunawan*
Kemiskinan merupakan suatu permasalahan yang dihadapi oleh negara-negara berkembang, termasuk di Indonesia. Kemiskinan menyangkut suatu kondisi kekurangan dari sebuah tuntutan kehidupan yang paling minimum, khususnya dari aspek konsumsi, pendapatan, dan kebutuhan sosial. Jumlah penduduk miskin di Indonesia berfluktuasi dari tahun ke tahun. Fluktuasi tersebut juga terjadi di Jawa Barat. Jumlah penduduk miskin di Jawa Barat relatif menurun dari tahun 2003 hingga 2004, kemudian meningkat kembali hingga tahun 2006. Sementara itu, hasil pendataan program layak perlindungan sosial (PPLS) dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bogor, jumlah rumah tangga miskin di Kabupaten adalah 257.013 Rumah Tangga (1.105.156 Jiwa) atau 24,68% dari jumlah masyarakat Kabupaten Bogor. Jumlah tersebut merupakan yang paling besar di Jawa Barat. Masih menurut data BPS, kepadatan penduduk Kabupaten Bogor adalah 1.5942 jiwa per km2. Kepadatan penduduk tersebut berdampak dalam penyediaan infrastruktur serta lapangan pekerjaan yang memadai dan menjadi beban dalam proses pembangunan. Jika berkualitas rendah akan meningkatkan kemiskinan di Kabupaten Bogor.
Indikator kemiskinan yang digunakan BPS ada 14 diantaranya: luas lantai bangunan tempat tinggal, jenis lantai bangunan tempat tinggal, jenis dinding bangunan tempat tinggal, sumber air minum, penggunaan fasilitas buang air besar, jenis bahan bakar untuk masak sehari-hari, sumber penerangan rumah tangga, kepemilikan aset minimal senilai Rp 500.000, frekuensi makan dalam sehari, pembelian pakaian baru dalam setahun, pembelian daging/ayam/susu dalam seminggu, kemampuan berobat ke puskesmas atau poliklinik, pendidikan tertinggi kepala rumah tangga, dan bidang pekerjaan utama kepala rumah tangga.Menurut BPS, suatu rumah tangga dapat dikatakan miskin jika memenuhi minimal sembilan dari 14 indikator yang ditetapkan.
Berbagai program telah dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Bogor, salah satunya adalah dengan membagi wilayah Kabupaten Bogor menjadi 4 wilayah pengembangan (BAPPEDA,2010):
1. Cluster Cibinong Raya (Cibinong, Citeureup, Bojong Gede, Sukaraja, Babakan Madang, Tajur Halang).
Peran dan Fungsi:
a. Pusat Pemerintahan
b. Perdagangan dan Jasa Regional
c. Industri Terbatas
d. Industri Besar dan Manufaktur
e. Agribisnis
f. Permukiman
Program Prioritas:
a. Pengembangan Cibinong Central Bussiness District (CCBD) à kawasan ‘sport center’, revitalisasi kawasan Mayor Oking, penataan kawasan industri
b. Pembangunan Jalan Bojonggede - Kemang
c. Pembangunan Jalan Kandang Roda - Pakansari
d. Pembangunan terminal agribisnis
2. Cluster Parung (Parung, Gunung Sindur, Ciseeng, Kemang, Rancabungur, Parung Panjang, Tenjo, Rumpin)
Peran dan Fungsi :
a. Perdagangan dan Jasa
b. Permukiman
c. Industri Menengah
d. Agribisnis
e. Industri Besar dan Manufaktur
f. Pertambangan
Program Prioritas :
a. Perencanaan Pembangunan Rumah sakit Bogor Utara
b. Pembangunan Terminal Parung
c. Pemindahan Kantor Kecamatan Parung
3. Cluster Klapanunggal (Cileungsi, Gunung Putri, Klapanunggal, Cariu, Jonggol, Sukamakmur, Tanjungsari)
Peran dan Fungsi :
a. Perdagangan dan Jasa
b. Industri Besar dan Manufaktur
c. Permukiman
d. Agribisnis dan Agroindustri
e. Pariwisata
Program Prioritas :
a. Pembangunan Pasar Induk dan Terminal Agribisnis Regional
b. Revitalisasi Kawasan Simpang Susun Cileungsi
c. Optimalisasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Terminal Cileungsi
4. Cluster Ciawi (Ciawi, Cisarua, Megamendung, Cigombong, Cijeruk, Taman sari, Ciomas)
Peran dan Funngsi :
a. Perdagangan dan Jasa
b. Pariwisata
c. Agribisnis
d. Industri Kecil
Program Prioritas :
a. Pembangunan Pasar Induk
b. Penataan kota terpadu di Cigombong
5. Cluster Leuwiliang (Leuwiliang, Dramaga, Ciampea, Cibungbulang, Leuwisadeng, Pamijahan, Tenjolaya, Jasinga, Cigudeg, Nanggung, Sukajaya)
Peran dan Fungsi :
a. Perdagangan dan Jasa,
b. Agribisnis
c. Agroindustri
d. Pendidikan
e. Industri Kecil
f. Pariwisata
g. Pertambangan
Program prioritas:
a. Pembangunan Jalan Lingkar Selatan
Pembagian wilayah ini dibuat agar pembangunan yang terjadi dapat sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik dari masing-masing daerah. Namun pada kenyataannya permasalahan di lapangan tidak sesederhana yang kita bayangkan. Mental masyarakat kita yang cenderung ingin “enaknya sendiri”, membuat mereka mengambil hak yang bukan hak mereka, khususnya dalam pendataan keluarga miskin. Mereka mengaku miskin, padahal secara nampak fisik tidak mencakup kriteria-kriteria yang dbuat BPS di atas. Ini merupakan permasalahan, karena kondisi ini, banyak warga miskin yang seharusnya mendapat bantuan jadi tidak mendapat bantuan sebagaimana mestinya. Masih banyak lagi kendala-kendala yang terjadi di lapangan, mulai dari ketidaksiapan sistem hingga “kenakalan” aparatur pemerintah dan masyarakat itu sendiri.
Mengentaskan kemiskinan merupakan tugas kita bersama, antara mahasiswa, masyarakat dan Pemerintah Daerah. Pengentasan kemiskinan hendaknya dijadikan program prioritas pemerintah daerah. Pengentasan difokuskan pada wilayah yang memiliki persentase rumah tangga miskin yang tinggi, yaitu Kecamatan Nanggung, Sukajaya, Ciseeng, Cijeruk, Tanjung Sari, dan Cariu. Pemerintah perlu melakukan pelatihan-pelatihan keterampilan untuk menambah penghasilan bagi rumah tangga di Kabupaten Bogor. Pelaksanaan pelatihan-pelatihan ini dapat bekerja sama dengan mahasiswa melalui program Bina Desa, Community Development, dan Praktek Lapang dari masing-masing kampus. Masyarakat pun dapat membantu pengentasan kemiskinan dengan menyisihkan sebagian rizkinya ke lembaga-lembaga pemberdayaan masyarakat. Dana tersebut nantinya akan digunakan untuk melaksanakan program-program pemberdayan masyarakat yang berhubungan dengan pengentasan kemiskinan. Jika hal ini ini telah dipadukan, bukan tidak mungkin Kabupaten Bogor bebas kemacetan akan segera tercapai.
*Kordinator BEM se Bogor
Hendra Etri Gunawan*
Kemiskinan merupakan suatu permasalahan yang dihadapi oleh negara-negara berkembang, termasuk di Indonesia. Kemiskinan menyangkut suatu kondisi kekurangan dari sebuah tuntutan kehidupan yang paling minimum, khususnya dari aspek konsumsi, pendapatan, dan kebutuhan sosial. Jumlah penduduk miskin di Indonesia berfluktuasi dari tahun ke tahun. Fluktuasi tersebut juga terjadi di Jawa Barat. Jumlah penduduk miskin di Jawa Barat relatif menurun dari tahun 2003 hingga 2004, kemudian meningkat kembali hingga tahun 2006. Sementara itu, hasil pendataan program layak perlindungan sosial (PPLS) dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bogor, jumlah rumah tangga miskin di Kabupaten adalah 257.013 Rumah Tangga (1.105.156 Jiwa) atau 24,68% dari jumlah masyarakat Kabupaten Bogor. Jumlah tersebut merupakan yang paling besar di Jawa Barat. Masih menurut data BPS, kepadatan penduduk Kabupaten Bogor adalah 1.5942 jiwa per km2. Kepadatan penduduk tersebut berdampak dalam penyediaan infrastruktur serta lapangan pekerjaan yang memadai dan menjadi beban dalam proses pembangunan. Jika berkualitas rendah akan meningkatkan kemiskinan di Kabupaten Bogor.
Indikator kemiskinan yang digunakan BPS ada 14 diantaranya: luas lantai bangunan tempat tinggal, jenis lantai bangunan tempat tinggal, jenis dinding bangunan tempat tinggal, sumber air minum, penggunaan fasilitas buang air besar, jenis bahan bakar untuk masak sehari-hari, sumber penerangan rumah tangga, kepemilikan aset minimal senilai Rp 500.000, frekuensi makan dalam sehari, pembelian pakaian baru dalam setahun, pembelian daging/ayam/susu dalam seminggu, kemampuan berobat ke puskesmas atau poliklinik, pendidikan tertinggi kepala rumah tangga, dan bidang pekerjaan utama kepala rumah tangga.Menurut BPS, suatu rumah tangga dapat dikatakan miskin jika memenuhi minimal sembilan dari 14 indikator yang ditetapkan.
Berbagai program telah dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Bogor, salah satunya adalah dengan membagi wilayah Kabupaten Bogor menjadi 4 wilayah pengembangan (BAPPEDA,2010):
1. Cluster Cibinong Raya (Cibinong, Citeureup, Bojong Gede, Sukaraja, Babakan Madang, Tajur Halang).
Peran dan Fungsi:
a. Pusat Pemerintahan
b. Perdagangan dan Jasa Regional
c. Industri Terbatas
d. Industri Besar dan Manufaktur
e. Agribisnis
f. Permukiman
Program Prioritas:
a. Pengembangan Cibinong Central Bussiness District (CCBD) à kawasan ‘sport center’, revitalisasi kawasan Mayor Oking, penataan kawasan industri
b. Pembangunan Jalan Bojonggede - Kemang
c. Pembangunan Jalan Kandang Roda - Pakansari
d. Pembangunan terminal agribisnis
2. Cluster Parung (Parung, Gunung Sindur, Ciseeng, Kemang, Rancabungur, Parung Panjang, Tenjo, Rumpin)
Peran dan Fungsi :
a. Perdagangan dan Jasa
b. Permukiman
c. Industri Menengah
d. Agribisnis
e. Industri Besar dan Manufaktur
f. Pertambangan
Program Prioritas :
a. Perencanaan Pembangunan Rumah sakit Bogor Utara
b. Pembangunan Terminal Parung
c. Pemindahan Kantor Kecamatan Parung
3. Cluster Klapanunggal (Cileungsi, Gunung Putri, Klapanunggal, Cariu, Jonggol, Sukamakmur, Tanjungsari)
Peran dan Fungsi :
a. Perdagangan dan Jasa
b. Industri Besar dan Manufaktur
c. Permukiman
d. Agribisnis dan Agroindustri
e. Pariwisata
Program Prioritas :
a. Pembangunan Pasar Induk dan Terminal Agribisnis Regional
b. Revitalisasi Kawasan Simpang Susun Cileungsi
c. Optimalisasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Terminal Cileungsi
4. Cluster Ciawi (Ciawi, Cisarua, Megamendung, Cigombong, Cijeruk, Taman sari, Ciomas)
Peran dan Funngsi :
a. Perdagangan dan Jasa
b. Pariwisata
c. Agribisnis
d. Industri Kecil
Program Prioritas :
a. Pembangunan Pasar Induk
b. Penataan kota terpadu di Cigombong
5. Cluster Leuwiliang (Leuwiliang, Dramaga, Ciampea, Cibungbulang, Leuwisadeng, Pamijahan, Tenjolaya, Jasinga, Cigudeg, Nanggung, Sukajaya)
Peran dan Fungsi :
a. Perdagangan dan Jasa,
b. Agribisnis
c. Agroindustri
d. Pendidikan
e. Industri Kecil
f. Pariwisata
g. Pertambangan
Program prioritas:
a. Pembangunan Jalan Lingkar Selatan
Pembagian wilayah ini dibuat agar pembangunan yang terjadi dapat sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik dari masing-masing daerah. Namun pada kenyataannya permasalahan di lapangan tidak sesederhana yang kita bayangkan. Mental masyarakat kita yang cenderung ingin “enaknya sendiri”, membuat mereka mengambil hak yang bukan hak mereka, khususnya dalam pendataan keluarga miskin. Mereka mengaku miskin, padahal secara nampak fisik tidak mencakup kriteria-kriteria yang dbuat BPS di atas. Ini merupakan permasalahan, karena kondisi ini, banyak warga miskin yang seharusnya mendapat bantuan jadi tidak mendapat bantuan sebagaimana mestinya. Masih banyak lagi kendala-kendala yang terjadi di lapangan, mulai dari ketidaksiapan sistem hingga “kenakalan” aparatur pemerintah dan masyarakat itu sendiri.
Mengentaskan kemiskinan merupakan tugas kita bersama, antara mahasiswa, masyarakat dan Pemerintah Daerah. Pengentasan kemiskinan hendaknya dijadikan program prioritas pemerintah daerah. Pengentasan difokuskan pada wilayah yang memiliki persentase rumah tangga miskin yang tinggi, yaitu Kecamatan Nanggung, Sukajaya, Ciseeng, Cijeruk, Tanjung Sari, dan Cariu. Pemerintah perlu melakukan pelatihan-pelatihan keterampilan untuk menambah penghasilan bagi rumah tangga di Kabupaten Bogor. Pelaksanaan pelatihan-pelatihan ini dapat bekerja sama dengan mahasiswa melalui program Bina Desa, Community Development, dan Praktek Lapang dari masing-masing kampus. Masyarakat pun dapat membantu pengentasan kemiskinan dengan menyisihkan sebagian rizkinya ke lembaga-lembaga pemberdayaan masyarakat. Dana tersebut nantinya akan digunakan untuk melaksanakan program-program pemberdayan masyarakat yang berhubungan dengan pengentasan kemiskinan. Jika hal ini ini telah dipadukan, bukan tidak mungkin Kabupaten Bogor bebas kemacetan akan segera tercapai.
*Kordinator BEM se Bogor
Sabtu, 01 Mei 2010
RENUNGAN HARI PENDIDIKAN NASIONAL
Pendidikan merupakan aspek terpenting sebagai tonggak kemajuan bangsa. Tujuan pendidikan seperti yang termaktub didalam amanat konstitusi kita (UUD 1945) ialah mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan pendidikan bangsa ini bisa terhindarkan dari penindasan. Tapi lagi-lagi upaya untuk mewujudkan itu belum sesuai kalau melihat keadaan pendidikan sekarang. Untuk menjadikan pendidikan sebagai sesuatu yang bisa mencerdaskan dan mensejahterakan.tanpaknya masih jauh dari harapan.
Menyikapi hari pendidikan Nasioanl sebagai Evaluasi Hitam Putih pendidikan Indonesia Badan Eksekutif Mahasiswa Sebogor melihat ada banyak problema yang harus dikritisi dan diselesaikan oleh Bangsa ini. Salah satunya adalah kualitas pendidikan yang tidak jelas juntrungannya.Itu bisa ditinjau dari aspek lemahnya sistem birokrasi yang bisa menyebabkan tindak korupsi diinstutusi pendidikan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi serta pengawasan. Selama ini struktursistem yang dikembangkan sangat birokratis, tidak efisien dan sebagian pejabat daerah menempatkan orang bukan karena profesionalisme atau kemampuan tetapi karena kedekatan dengan pejabat atau karena jasa-jasa politik sebelumnya.
BEM Sebogor memandang masih lemahnya insfrastruktur pendidikan misalnya, banyak sekali sekolah dan perguruan tinggi kita yang gedungnya rusak, kepemilikan dan penggunaan media belajar rendah, buku perpustakaan tidak lengkap. Sementara laboratorium tidak standar, pemakaian teknologi informasi tidak memadai dan sebagainya. Bahkan masih banyak sekolah yang tidak memiliki gedung sendiri, tidak memiliki perpustakaan, tidak memiliki laboratorium dan sebagainya Data Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bogor Tahun 2010 menyebutkan sedikitnya 247 bangunan sekolah dasar (SD) di wilayah Kabupaten Bogor dalam keadaan rusak. Hal ini deperparah dengan kurangnya tenaga guru yang berjumlah lebih dari satu juta.
Rendahnya relevansi pendidikan dengan kebutuhan juga menjadi masalah serius Depdiknas (2009) mencatat jumlah pengangguran terdidik Indonesia 961.001 orang dan dari jumlah tersebut 598.000 lebih berstatus sarjana jumlah yang cukup fantastasti . Selain itu kondisi buta huruf di Indonesia juga masih menjadi persoalan besar yang belum tuntas diberantas. Angka penyandang buta huruf di Indonesia masih sangat tinggi, suatu jumlah yang kelak bisa menjadi bom waktu yang bisa menghancurkan bangsa ini. Menurut data UNISCO Dari 771 juta jiwa tersebut, diyakini 13,2 juta jiwanya adalah penduduk Indonesia. Disamping itu biaya pendidikan menjadi faktor utama yang menghalangi rakyat untuk bisa merasakan manisnya layanan pendidikan. Meski telah dianggarkan 20 % namun dalam realisasi anggaran ini masih banyak yang belum tepat sasaran karna lemhnya sistem konroling, praktek KKN oknum pejabat pemerintah dan pejabat sekolah dalam pengalokasian dana pendidikan dari tinggkat atas hingga bawah tampak belum terkontrol secara optimal hal ini menimbulkan diskriminasi pendidikan bagi rakyat yang mebutuhkan.Untuk itu melalui renungan Hari Pendidikan Nasional ini Aliansi Badan Ekesekutif Mahasiswa Sebogor menuntut beberapa hal sebagai berikut :
1. Menjadikan Pendidikan sebagai prioritas Pembangunan bagi Pemerintah
2. Menjadikan Masyarakat sebagai Mitra dalam peningkatan kualitas Pendidikan
3. Reformasi birokrasi Dep. Pendidikan Nasional dari pusat hingga Daerah.
4. Pemerataan Sistem Pendidikan
5. Pemerhatian pembangunan Infra Struktur Sekolah
6. Menuntut Pemerintah untuk menciptakan pemerataan kesempatan pendidikan bagi rakyat-rakyat terpencil.
7. Berantas Mafia Pendidikan baik ditingkat pusat maupun daerah.
8. Meningkatkan profesionalisme tenaga pendidik dan kependidikan.
CP:
Hendra Etri Gunawan (Kordinator BEM se Bogor)
085692610262, etrigunawanhendra@gmail.com, bemsebogoraya@gmail.com
Menyikapi hari pendidikan Nasioanl sebagai Evaluasi Hitam Putih pendidikan Indonesia Badan Eksekutif Mahasiswa Sebogor melihat ada banyak problema yang harus dikritisi dan diselesaikan oleh Bangsa ini. Salah satunya adalah kualitas pendidikan yang tidak jelas juntrungannya.Itu bisa ditinjau dari aspek lemahnya sistem birokrasi yang bisa menyebabkan tindak korupsi diinstutusi pendidikan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi serta pengawasan. Selama ini struktursistem yang dikembangkan sangat birokratis, tidak efisien dan sebagian pejabat daerah menempatkan orang bukan karena profesionalisme atau kemampuan tetapi karena kedekatan dengan pejabat atau karena jasa-jasa politik sebelumnya.
BEM Sebogor memandang masih lemahnya insfrastruktur pendidikan misalnya, banyak sekali sekolah dan perguruan tinggi kita yang gedungnya rusak, kepemilikan dan penggunaan media belajar rendah, buku perpustakaan tidak lengkap. Sementara laboratorium tidak standar, pemakaian teknologi informasi tidak memadai dan sebagainya. Bahkan masih banyak sekolah yang tidak memiliki gedung sendiri, tidak memiliki perpustakaan, tidak memiliki laboratorium dan sebagainya Data Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bogor Tahun 2010 menyebutkan sedikitnya 247 bangunan sekolah dasar (SD) di wilayah Kabupaten Bogor dalam keadaan rusak. Hal ini deperparah dengan kurangnya tenaga guru yang berjumlah lebih dari satu juta.
Rendahnya relevansi pendidikan dengan kebutuhan juga menjadi masalah serius Depdiknas (2009) mencatat jumlah pengangguran terdidik Indonesia 961.001 orang dan dari jumlah tersebut 598.000 lebih berstatus sarjana jumlah yang cukup fantastasti . Selain itu kondisi buta huruf di Indonesia juga masih menjadi persoalan besar yang belum tuntas diberantas. Angka penyandang buta huruf di Indonesia masih sangat tinggi, suatu jumlah yang kelak bisa menjadi bom waktu yang bisa menghancurkan bangsa ini. Menurut data UNISCO Dari 771 juta jiwa tersebut, diyakini 13,2 juta jiwanya adalah penduduk Indonesia. Disamping itu biaya pendidikan menjadi faktor utama yang menghalangi rakyat untuk bisa merasakan manisnya layanan pendidikan. Meski telah dianggarkan 20 % namun dalam realisasi anggaran ini masih banyak yang belum tepat sasaran karna lemhnya sistem konroling, praktek KKN oknum pejabat pemerintah dan pejabat sekolah dalam pengalokasian dana pendidikan dari tinggkat atas hingga bawah tampak belum terkontrol secara optimal hal ini menimbulkan diskriminasi pendidikan bagi rakyat yang mebutuhkan.Untuk itu melalui renungan Hari Pendidikan Nasional ini Aliansi Badan Ekesekutif Mahasiswa Sebogor menuntut beberapa hal sebagai berikut :
1. Menjadikan Pendidikan sebagai prioritas Pembangunan bagi Pemerintah
2. Menjadikan Masyarakat sebagai Mitra dalam peningkatan kualitas Pendidikan
3. Reformasi birokrasi Dep. Pendidikan Nasional dari pusat hingga Daerah.
4. Pemerataan Sistem Pendidikan
5. Pemerhatian pembangunan Infra Struktur Sekolah
6. Menuntut Pemerintah untuk menciptakan pemerataan kesempatan pendidikan bagi rakyat-rakyat terpencil.
7. Berantas Mafia Pendidikan baik ditingkat pusat maupun daerah.
8. Meningkatkan profesionalisme tenaga pendidik dan kependidikan.
CP:
Hendra Etri Gunawan (Kordinator BEM se Bogor)
085692610262, etrigunawanhendra@gmail.com, bemsebogoraya@gmail.com
Langganan:
Postingan (Atom)