Objektifitas LKPj Walikota Bogor 2007
Sidang Paripurna DPRD Kota Bogor yang digelar dalam rangka memutuskan rekomendasi terhadap LKPJ Walikota siang tadi (19/3), layaknya pembagian rapor siswa di akhir semester ajaran. Setelah satu tahun Walikota mengomandoi jalannya roda pemerintahan, hari ini Ia harus menerima hasil evaluasi dan beberapa catatan penting dalam perjalanan kerjanya. Anggota dewan –dalam hal ini sebagai evaluator –telah berperan cukup baik dalam melakukan penilaian LKPj mitranya. Pada poin umum misalnya; disampaikan bahwa, berdasar pengkajian Pansus, LKPj yang diberikan walikota belum mempresentasikan keseluruhan agenda kerja dan belum menunjukkan itikad baik untuk melaporkan hasil kerja apa adanya. Beberapa data dan informasi tidak selaras antara walikota dengan SKPD-nya. Hal ini juga menandakan lemahnya koordinasi dan manajemen internal pemerintah kota.
Namun begitu, sangat disayangkan peranan anggota dewan dalam evaluasi ini dibatasi pada ruang rekomendasi dan perumusan catatan strategis saja. Seharusnya ada semacam nilai yang dapat menyatakan kualitas keberhasilan kinerja pemerintah kota sehingga masyarakat bisa melihat pandangan anggota dewan terhadap hasil kerja para pejabat pemerintahnya.
LKPj = Rapor Penuh Angka Merah
Selama penyampaian rekomendasi LKPj walikota, beberapa hadirin terlihat suntuk, bahkan ada pula yang sempat tertidur. Hal ini dapat dimaklumi karena memang rekomendasi yang disampaikan cukup banyak dan terkesan membosankan. Analogikan seperti seorang ayah yang jenuh melihat nilai rapor anaknya yang selalu “kebakaran”; artinya persoalan yang muncul dalam LKPj 2007 ini tak lebih dari problematika klasik yang berlarut-larut tanpa adanya penyelesaian yang baik oleh pemerintah.
Empat permasalahan strategis yang menjadi prioritas sejak dirancang Renstra di awal pemerintahannya belum juga mengalami perbaikan yang signifikan. Transportasi, Kebersihan, PKL, dan Kemiskinan masih menjadi peer besar yang menunggu peran riil pemerintah; bukan sekedar formalitas pengadaan program saja. Selain itu, masih ada juga masalah esensial lain yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Mulai dari soal pendidikan, perizinan dan pengaturan tata ruang, pelayanan kesehatan, pemberdayaan ekonomi mikro, pelaksanaan agenda Pilkada, sampai manajemen internal di tubuh pemerintah.
Tindak Lanjut LKPj
Ada pula hadirin yang mengomentari bahwa Sidang Paripurna LKPj ini tidak lebih dari sandiwara adanya. Komentar pesimistis ini mungkin muncul akibat hilangnya trust dan ungkapan kekecewaan yang mendalam dari sebagian masyarakat terhadap pemerintah. Akan tetapi bagi seorang aktivis, ungkapan ini tidak boleh terlontar. LKPj saat ini, meskipun banyak kekurangannya, tetap harus dikawal penindaklanjutannya. Beberapa rekomendasi dan catatan strategis yang diberikan para wakil rakyat jangan sampai terbuang di forum-forum saja.
Dalam hal inilah maka peranan anggota dewan sangat signifikan. Pengawasan dan masukan yang konstruktif bagi pemerintah kota harus dijalankan seoptimal mungkin sampai kepengurusan berakhir. Begitu pun pemerintah, di akhir masanya harus menunjukkan iktikad baik dalam mewujudkan visi-misi Kota Bogor dengan melaksanakan program-program yang efektif dalam mengentaskan segenap problematika sesuai saran dan rekomendasi yang telah dirumuskan DPRD Kota. Walikota dan seluruh jajarannya harus mulai fokus pada pengentasan masalah bukan hanya janji dan manuver politik belaka.
CP: Eka Febrial
(Koordinator BEM Se-Bogor) 08170767641
Tidak ada komentar:
Posting Komentar